Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) yang memuat komoditas nikel dan timah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam mineral Indonesia.

“Dengan sistem ini, bukan hanya soal penerimaan, tetapi juga akan berhubungan dengan (kepatuhan) kepada lingkungan, kepada pekerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika memberi sambutan dalam kegiatan "Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Apabila para pengusaha timah dan nikel tidak patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, kata Luhut, maka Simbara akan secara otomatis memblokir perusahaan tersebut.

“Jadi, dia (kalau tidak patuh) oleh Bea Cukai, dia tidak bisa ekspor. Siapa pun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, tidak bisa. Sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini,” kata dia.

Luhut meyakini, Simbara akan membuat para pengusaha timah dan nikel menjadi lebih tertib dalam berbisnis di sektor mineral.

Ia juga mendorong digitalisasi untuk sektor-sektor lainnya, yang nanti akan bermuara pada Government Technology (GovTech).

“Kalau itu terjadi, saya yakin, Indonesia ini akan menjadi lebih hebat ke depannya. Penerimaan negara akan lebih banyak, orang akan lebih tertib,” kata Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga mengatakan bahwa Simbara menandai komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, andal, efisien, dan transparan.

Simbara, kata Arifin, bukan sekadar sistem informasi, melainkan integrasi komprehensif dari berbagai proses bisnis pertambangan, dari hulu ke hilir.

Ia berharap agar pemanfaatan Simbara dapat memberi dampak positif, baik kepada optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan efektivitas pengawasan bersama antarkementerian dan lembaga.

“Selain itu, juga dalam mewujudkan ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Arifin.

Adapun empat menteri yang hadir dalam peluncuran Simbara untuk nikel dan timah, yakni Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya, serta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Baca juga: Kemenkeu sebut Simbara berkontribusi penerimaan negara Rp7,1 triliun
Baca juga: Luhut: Negara bisa dapat Rp10 triliun dari timah-nikel masuk Simbara
Baca juga: Menko Luhut: Uni Eropa mulai akui hak Indonesia larang ekspor nikel