Jakarta (ANTARA News) - Badan Intelijen Negara (BIN) membantah telah menyadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena lembaga itu tidak memiliki kepentingan apapun.

"Saya pastikan BIN tidak melakukan itu (penyadapan pada Jokowi) apalagi terhadap beliau (Megawati Soekarnoputri) yang merupakan mantan pejabat yang kami hormati," kata Marciano usai Rapat Koordinasi dengan Komisi I DPR RI, di Jakarta, Senin.

Marciano mengatakan dirinya sudah menyampaikan agar Jokowi menata sistem pengamanan internalnya. Hal itu menurut dia agar tidak memberi peluang pada siapapun untuk masuk ke internal yang bersangkutan dan melakukan penyadapan.

"Saya sudah sampaikan bahwa beliau menata sistem pengamanan internalnya," ujarnya.

Dia berharap semua pihak yang berkompetisi dalam pemilu menjaga dirinya dan komunitasnya masing-masing.

Menurut dia, para pihak itu harus membatasi peredaran informasi yang dianggap rahasia. "Batasi peredaran informasi yang mereka anggap rahasia dengan semua upaya pembatasan informasi tidak perlu maka penyadapan itu tidak akan berjalan," tegasnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan ditemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokoi dan itu diindikasi kuat adanya teror yang mengarah pada partainya dari pihak eksternal.

Tiga alat sadap itu menurut Tjahjo berada di tempat tidur, ruang tamu, dan di tempat makan. Penggeledahan pun menurut dia sudah dilakukan beberapa waktu lalu karena partainya merasa ada satu kekuatan yang ingin menggangu PDI Perjuangan di Pemilu 2014.

Selain itu menurut Tjahjo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hampir selalu diikuti intelijen yang belum diketahui asal usulnya.