Pemkab dan DPRD Pekalongan bersama ANTARA Jabar tekankan transparansi
19 Juli 2024 21:29 WIB
Kadiskominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi (kiri), Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun (tengah), dan Kepala Biro ANTARA Jawa Barat Zaenal Abidin (kanan) mengisi acara Bimbingan Teknis bertajuk "Optimalisasi Sinergi Media dengan Pemerintah Daerah dalam Membangun Komunikasi yang Efektif" di Bandung, Jumat (19/7/2024). ANTARA/Ricky Prayoga.
Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Barat mengisi bimbingan teknis (Bimtek) yang menyimpulkan pentingnya aspek transparansi untuk mengoptimalkan sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif dan media.
Dalam Bimtek bertajuk "Optimalisasi Sinergi Media dengan Pemerintah Daerah dalam Membangun Komunikasi yang Efektif" di Bandung, Jumat, Kepala Biro ANTARA Jawa Barat Zaenal Abidin menjadi pembicara pertama yang membawakan materi "Transformasi, Konvergensi dan Sinergi Media".
Baca juga: Pemkot Pekalongan ingatkan pelajar waspada gunakan media sosial
Dalam paparannya, Zaenal menjelaskan sejarah ANTARA dalam mewarnai pers Indonesia sampai masa konvergensi media saat ini.
Menyinggung optimalisasi sinergi media, Zaenal memberikan masukan terkait sinergi antara pemda dan media, pertama adalah terkait keterbukaan institusi pemda dalam memberikan informasi yang memiliki nilai berita.
Sementara media juga harus akurat, terpercaya, memenuhi kode etik jurnalistik, dan mengutamakan kepentingan publik.
"Intinya sinergi itu setelah pejabat terbuka, wartawan memberitakan secara akurat dan bersama-sama menginginkan kemajuan bagi daerahnya," ucap dia.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun sebagai pembicara kedua menekankan bahwa transparansi informasi haruslah dimiliki oleh pejabat, juga insan media.
"Kata kuncinya adalah transparansi. Apa yang diberitakan adalah yang sesungguhnya, enggak ditutup-tutupi. Perlu diingat media adalah kunci apa yang mau disampaikan pada masyarakat," ucapnya.
Pembicara terakhir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan Supriyadi juga menyatakan bahwa transparansi merupakan kunci, namun juga harus ada aspek akuntabilitas, baik pejabat ataupun media.
"Kita juga harus teliti agar tidak menyesatkan. Media, selain penyebar suara pembangunan, juga sebagai kontrol sosial. Kita juga harus introspeksi pada tugas masing-masing," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan bangun 20 hunian baru terdampak proyek
Baca juga: Rutan Pekalongan manfaatkan limbah organik dapur jadi pupuk kompos
Dalam kesempatan itu, Supriyadi menegaskan bahwa Diskominfo Kabupaten Pekalongan siap menjadi jembatan informasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan media massa.
"Saat ini kami mulai melakukan penghimpunan data dari OPD. Tapi, jika tidak ada informasi yang dibutuhkan di kami, kami siap menjembatani," tutur Supriyadi.
Bimtek "Optimalisasi Sinergi Media dengan Pemerintah Daerah dalam Membangun Komunikasi yang Efektif" Pemkab dan DPRD Kabupaten Pekalongan itu berlangsung pada 19-20 Juli 2024.
Dalam Bimtek bertajuk "Optimalisasi Sinergi Media dengan Pemerintah Daerah dalam Membangun Komunikasi yang Efektif" di Bandung, Jumat, Kepala Biro ANTARA Jawa Barat Zaenal Abidin menjadi pembicara pertama yang membawakan materi "Transformasi, Konvergensi dan Sinergi Media".
Baca juga: Pemkot Pekalongan ingatkan pelajar waspada gunakan media sosial
Dalam paparannya, Zaenal menjelaskan sejarah ANTARA dalam mewarnai pers Indonesia sampai masa konvergensi media saat ini.
Menyinggung optimalisasi sinergi media, Zaenal memberikan masukan terkait sinergi antara pemda dan media, pertama adalah terkait keterbukaan institusi pemda dalam memberikan informasi yang memiliki nilai berita.
Sementara media juga harus akurat, terpercaya, memenuhi kode etik jurnalistik, dan mengutamakan kepentingan publik.
"Intinya sinergi itu setelah pejabat terbuka, wartawan memberitakan secara akurat dan bersama-sama menginginkan kemajuan bagi daerahnya," ucap dia.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun sebagai pembicara kedua menekankan bahwa transparansi informasi haruslah dimiliki oleh pejabat, juga insan media.
"Kata kuncinya adalah transparansi. Apa yang diberitakan adalah yang sesungguhnya, enggak ditutup-tutupi. Perlu diingat media adalah kunci apa yang mau disampaikan pada masyarakat," ucapnya.
Pembicara terakhir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan Supriyadi juga menyatakan bahwa transparansi merupakan kunci, namun juga harus ada aspek akuntabilitas, baik pejabat ataupun media.
"Kita juga harus teliti agar tidak menyesatkan. Media, selain penyebar suara pembangunan, juga sebagai kontrol sosial. Kita juga harus introspeksi pada tugas masing-masing," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan bangun 20 hunian baru terdampak proyek
Baca juga: Rutan Pekalongan manfaatkan limbah organik dapur jadi pupuk kompos
Dalam kesempatan itu, Supriyadi menegaskan bahwa Diskominfo Kabupaten Pekalongan siap menjadi jembatan informasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan media massa.
"Saat ini kami mulai melakukan penghimpunan data dari OPD. Tapi, jika tidak ada informasi yang dibutuhkan di kami, kami siap menjembatani," tutur Supriyadi.
Bimtek "Optimalisasi Sinergi Media dengan Pemerintah Daerah dalam Membangun Komunikasi yang Efektif" Pemkab dan DPRD Kabupaten Pekalongan itu berlangsung pada 19-20 Juli 2024.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Tags: