Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak bisa mengintervensi harga sampah daur ulang karena semuanya tergantung pada kebutuhan pasar.

"Memang kenyataannya kita tidak hanya fokus pada bank sampah dengan menjual sampah daur ulang," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, harga sampah daur ulang memang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah karena itu semua tergantung pada kondisi pasar yang ada.

Ia mengakui bahwa saat ini harga sampah daur ulang sudah tidak menarik lagi, untuk itu perlu adanya kreatifitas dari warga atau masyarakat agar tidak hanya menjual sampah saja.

Asep menjelaskan, ketika sampah itu diolah menjadi sebuah kerajinan atau lainnya, pasti akan memiliki nilai tambah sehingga harga yang didapatkan juga lebih baik.

Baca juga: Jakarta Selatan tambah dua pembuangan sampah daur ulang pada 2025

"Itu memang harganya tidak menarik karena kita tidak bisa membatasi harga sampah. Jadi, harganya sangat fluktuatif tergantung dari kondisi pasar. Tetapi bagaimana sampah itu diolah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah," katanya.

Untuk itu lanjut Asep, DLH DKI berupaya mengedukasi masyarakat dengan menggelar Festival Ekonomi Sirkular (FES) 2024, karena pada ajang tersebut banyak pelaku usaha dari kecil hingga menengah telah berhasil mengolah sampah hingga memiliki nilai tambah.

Informasi yang dihimpun ANTARA menyebutkan, contoh harga sampah kardus per kilogram saat ini di sejumlah Bank Sampah Jakarta, rerata dihargai Rp1.000 atau turun dari harga sebelumnya sebesar Rp1.500-2000.

Untuk sampah logam harganya sekitar Rp4.000 per kg atau turun dari sebelumnya sekitar Rp4.500 hingga Rp5.000.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi menilai antusias masyarakat masih sangat kecil dalam mengelola sampah karena sampah organik maupun anorganik, serta hasil olahan daur ulang dihargai rendah atau murah.

Baca juga: Legislator minta Dinas LH DKI fasilitasi warga untuk daur ulang APK

"Harga sampah daur ulang semakin turun, tidak ada campur tangan dari Pemprov DKI untuk stabilisasi harga sehingga minat masyarakat atau pengelola jadi berkurang sedikit demi sedikit," kata Dedi.

Padahal, menurut dia, mendaur ulang sampah organik dapat memberikan manfaat banyak bagi lingkungan. Salah satunya yakni membuat pupuk kompos dan pembibitan magot.

Oleh karena itu, ia mengimbau Pemprov DKI dapat memfasilitasi wilayah yang memiliki program Bank Sampah.

Harapan dia, program terus berjalan, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, serta mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

"Ini harus terfasilitasi dengan baik, misalnya pengadaan bibit dan pengembangbiakan magot. Ini tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar," katanya.

Baca juga: Skenario guna ulang jadi solusi kurangi limbah plastik di Jakarta