Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya menyampaikan pendapat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait kebijakan makan bergizi gratis.

"Kemarin saya sudah memberi masukan kepada presiden terpilih. Dari perspektif Kemenko PMK sudah kita ajukan," kata Muhadjir Effendy dalam acara Festival Ekspresi Anak di Jakarta, Kamis.

Menurut Muhadjir, kebijakan terkait anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Baca juga: Gibran tanggapi pemangkasan anggaran makan siang bergizi gratis

Muhadjir menambahkan kebijakan ini juga masih mempertimbangkan saran dari berbagai pihak terkait.

Muhadjir meminta program makan bergizi gratis ini agar dapat sejalan dengan program yang sudah ada, seperti program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.

"Supaya berkesinambungan dengan program yang sudah ada. Kita ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. Nanti akan dilihat dari berbagai pihak," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko Marves sebut pendanaan IKN dan makan bergizi nihil masalah

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Baca juga: Menkeu anggarkan Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis di RAPBN 2025