Jakarta (ANTARA News) - Pencapaian ketahanan pangan di Indonesia memerlukan jaminan melalui harga pembelian pemerintah (HPP) dan ketersediaan lahan melalui penetapan tata ruang pertanian, kata mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Jakarta, Kamis.

"Ketahanan pangan memerlukan jaminan kepastian harga yang diterima petani dan juga soal tata ruang untuk pertanian baik untuk perkebunan dan tanaman pangan," kata Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat itu saat bertemu dengan Redaksi Antara.

Ia menjelaskan petani akan merasa nyaman jika sudah ada jaminan pembelian melalui HPP yang dilaksanakan Bulog sehingga harga saat panen tidak jatuh yang bisa membuat petani merugi.

Demikian juga soal tata ruang karena menurut Gita, sudah bisa dihitung berapa kebutuhan produk pertanian secara nasional kemudian diproyeksikan kebutuhan lahan disesuaikan dengan produktifitas lahannya.

"Harus ditetapkan yang jelas tata ruang bagi pertanian untuk 50 tahun ke depan dan itu tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain, misalnya sekitar 20 juta hektare," katanya.

Ia mencontohkan, dulu lahan kedelai mencapai 1,6 juta hektare tetapi kemudian terus menyusut karena petani menilai harga jual kedelai sangat rendah sehingga petani tidak lagi tertarik budi daya kedelai. "Padahal kekebutuhan kedelai di dalam negeri mencapai 2,4 juta ton per tahun, sehingga untuk menutup kebutuhan 70 persen dipenuhi dari impor," katanya.

Pemerintah kemudian menetapkan HPP kedelai sebesar Rp7.500 per kilogram dan terbukti jaminan HPP itu telah meningkatkan minat petani dan ada kenaikan lahan budi daya kedele dalam setahun terakhir. "Jadi HPP itu telah merangsang kembali petani untuk bertanam kedele," katanya.

Ia mengungkapkan selain soal HPP, petani juga harus diperkenalkan dengan teknologi tanam yang baik sehingga produktivitasnya bisa setara dengan kedelai yang dikembangkan di negara maju.

"Sekitar 90 persen produktivitas kedelai secara nasional adalah 1,4 ton per hektare, tapi juga ada yang bisa 2,5 ton per hektar seperti di Jember. Nah teknologi itu harus seragam sehingga kalau bisa rata-rata nasional bisa naik sampai dua ton per hektare," katanya.

Ia menegaskan kebijakan mengimpor produk pertanian yang selama ini dijalankan hanya untuk mengendalikan harga di dalam negeri. "Kalau saja bawang putih tidak boleh impor maka harganya di dalam negeri bisa Rp400 ribu per kilogram," katanya.