Washington (ANTARA) - Fondasi tatanan hukum internasional, stabilitas strategis, dan sistem politik global yang berpusat di PBB sedang diuji, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Selasa (16/7).

"Tidak mungkin menyelesaikan konflik yang terus bertambah tanpa mengatasi akar permasalahannya dan memulihkan kepercayaan terhadap kemampuan kita untuk bersatu demi kebaikan bersama dan keadilan bagi semua," kata Lavrov dalam debat di Dewan Keamanan PBB tentang "parameter tatanan dunia yang adil."

Lavrov menuduh AS telah lama "menyatakan keistimewaannya sendiri" sebelum menambahkan: "Hal ini juga berlaku pada sikap Washington terhadap sekutu-sekutunya, dengan menuntut mereka untuk patuh tanpa syarat, bahkan hingga merugikan kepentingan nasional mereka".

Diplomat Rusia itu mengatakan bahwa Barat "secara agresif mengacak-acak" sistem global yang awalnya dibangun berdasarkan modalnya untuk membendung Rusia, China dan negara-negara lain.

Kebijakan independen negara-negara tersebut dianggap sebagai tantangan terhadap hegemoni Barat, lanjutnya.

"Washington telah melakukan segalanya untuk meledakkannya, termasuk secara harfiah, dengan mengatur serangan teroris terhadap jaringan pipa gas Nord Stream, fondasi kerja sama energi yang saling menguntungkan antara Rusia, Jerman, dan Eropa," tambahnya.

Menteri luar negeri itu juga menuduh AS menekan Barat dan memperluas perang perdagangan dan ekonominya terhadap pihak-pihak yang dianggapnya tidak diinginkan.

Dia mengeklaim hal itu "memicu kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya berupa tindakan sepihak dan koersif yang pertama-tama menghantam Eropa dan menyebabkan fragmentasi ekonomi dunia."

Reaksi terhadap Rusia

Menjelang pertemuan yang dipimpin Lavrov, Ukraina dan puluhan negara lain mengecam Rusia karena mengadakan sesi tersebut, dengan mengatakan "topik perdebatan tersebut adalah wujud nyata dari kemunafikan Rusia."

Atas nama 50 negara anggota, utusan Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya, mengatakan: "Pertemuan pada hari ini tidak boleh mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari pelanggaran mencolok Rusia terhadap Piagam PBB."

"Dan penyalahgunaan wewenangnya terhadap Dewan Keamanan PBB sambil secara sinis mencoba menampilkan dirinya sebagai penjaga tatanan multinasional."

"Kami menegaskan kembali kecaman tegas kami atas agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina, dan menegaskan kembali dukungan teguh kami terhadap kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional," kata Kyslytsya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: China dan Rusia mulai latihan militer bersama
Baca juga: Beijing: Deklarasi KTT NATO jadi berita menakutkan atas Asia Pasifik
Baca juga: AS kecam serangan rudal diduga oleh Rusia terhadap rumah sakit di Kiev