Jakarta (ANTARA News) - KTP elektronik mulai dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan pecandu narkoba, teroris, serta penerima aliran dana ilegal sehingga akan memudahkan pihak berwenang untuk menangkap atau melacak personilnya, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Keberadaan KTP elektronik sudah memiliki banyak manfaat setelah sejumlah instansi melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan kerjasama akan terlus diperluas," kata Gamawan kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dinyatakan setelah ia menandatangani kerjasama dengan sejumlah instansi seperti Badan Nasional Narkotika (BNN), PT Taspen (Persero), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transkasi keuangan (PPATK), Komisi Yudisial, serta Badan kepegawaian Negara yang juga disaksikan Wakil Presiden Boediono.

Menurut Gamawan, saat ini setidaknya sudah ada 29 kementerian/instansi pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Kemdagri untuk memanfaatkan keberadaan KTP elektronika, seperti untuk menangkap teroris serta untuk melacak pihak yang dicurigai menerima aliran dana ilegal.

"Dengan KTP elektronika maka akan bisa dilacak aliran dana kemana baik itu ke istri, anak, maupun saudara," kata Gamawan.

Kepala BNN Anang Iskandar mengatakan KTP elektronika dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mengakselerasi program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Karena itulah kami menjalin kerjasama dengan kemdagri dalam hal pemanfaatan data KTP elektronika," katanya.

Penggunaan KTP elektronika terkait dengan P4GN jelas memberikan dampak signifikan terutama dalam bidang rehabilitasi mpecandu narkoba dan pemberantasan jaringan narkoba.

Dalam konteks pemberantasan jaringan narkoba, data KTP elektronika dapat membuat kinerja petugas efisien.

"Dengan data yang pasti petugas tidak akan mungkin mendatangi target yang salah, sehingga efisien waktu dan materi tidak terbuang percuma," katanya.

Anang mengatakan untuk kasus pencucian uang hasil kejahatan narkoba, data KTP elektronik dapat membantu petugas memeriksa rekening pelaku.

"Ketika diketahui data identitas rekening itu palsu, maka penyidik dapat mengajukan permohomnan pada pengadilan negeri untuk memblokir rekening fiktif sehingga asetnya segera dirampas negara," kata Anang.