Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan peran Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) agar mendukung reformasi birokrasi berdampak dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).

"Asosiasi jangan menambah proses bisnis baru dan tumpukan kertas, maupun mempersulit ASN," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia memaparkan bahwa administrasi negara merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kehadiran AsIAN mampu memberikan banyak manfaat bagi negara, tidak hanya sebagai wadah mengembangkan ilmu administrasi negara, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.

Anas berharap bahwa asosiasi tersebut memberi dukungan terhadap siklus positif manajemen ASN.

Di dalamnya terdapat tujuh paradigma yaitu rekrutmen ASN berkualitas, birokrasi profesional, pelayanan berkualitas, peningkatan investasi, terbukanya lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, dan reformasi birokrasi.

"Asosiasi ini bisa mendorong dari apa yang Kementerian PANRB perjuangkan," imbuhnya.

Tantangan yang dihadapi ASN di era digital dan globalisasi memerlukan inovasi dan kebijakan yang adaptif serta responsif terhadap dinamika yang terjadi.

AsIAN dapat berkontribusi memberikan kajian, penelitian, serta rekomendasi kebijakan yang berbasis ilmiah berkaitan dengan reformasi birokrasi.

Dalam acara bertema Transformasi Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2024 tersebut, juga dilaksanakan pelantikan pengurus AsIAN masa bakti 2024-2028.

Sementara itu, Plt. Kepala LAN Muhammad Taufiq menyampaikan arah diskusi AsIAN tentang konsepsi administrasi negara di Indonesia kedepannya.

"Kehadiran asosiasi tersebut nantinya berdampak ke rekomendasi model birokrasi, kepemimpinan, pelayanan publik, dan lain-lain," ujar Taufiq.

Namun, dialog keilmuan dan kebijakan ilmu tanpa adanya praktik tidak akan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, diskusi dari para pengurus maupun anggota AsIAN akan memberi sumbangsih ilmu untuk kebijakan Kementerian PANRB yaitu dalam memacu transformasi digital dan model birokrasi yang bergeser ke arah baru.

"Diskusi yang ada bisa mengawal secara keilmuan transformasi digital dan reformasi birokrasi berdampak," pungkasnya.

Baca juga: Komisi II setujui anggaran LAN Rp308 miliar tahun 2024

Baca juga: 40 instansi uji coba portal layanan administrasi pemerintahan