OJK Lampung: Telah terbit 12 SCF bagi pendanaan UMKM lokal

Bandarlampung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menyatakan bahwa di wilayahnya telah ada 12 penerbit Securities Crowd Funding (SCF) sebagai salah satu bentuk pendanaan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). "Sebenarnya sampai data terakhir perkembangan untuk dukungan pendanaan dari program Securities Crowd Funding di Provinsi Lampung tergolong cukup baik, di mana ada 12 penerbit Securities Crowd Funding yang sudah ada di sini," ujar Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan melalui Securities Crowd Funding perusahaan berskala UMKM bisa mendapatkan tambahan permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui penerbitan saham atau surat berharga kepada masyarakat.

"Di Lampung ini sudah ada tiga platform penyelenggara Securities Crowd Funding, tapi sebenarnya kedepannya yang kami harapkan dukungan kepada pelaku UMKM tidak hanya sekadar mendapatkan akses pembiayaan, tapi juga dari segi pengelolaan keuangan yang baik. Sebab tanpa disertai pengelolaan yang baik akan mudah terkena aktivitas judi daring," katanya lagi.

Dia menjelaskan total dana yang terhimpun dari pelaksanaan program Securities Crowd Funding berjumlah Rp5,42 miliar dari 534 pemodal. Dan 83,3 persen dari total penerbit Securities Crowd Funding di Lampung berasal dari industri agrikultur.

"Lalu dana terhimpun yang paling besar berasal dari industri retail dan belanja dengan nilai mencapai Rp2,5 miliar atau 46 persen dari total dana terhimpun," ujar dia lagi.

Menurut dia, selain mendukung pelaku UMKM berkembang masuk sektor pasar modal, pihaknya juga mendukung pelaku usaha di Lampung agar bisa menjual saham ke publik atau initial Public Offering (IPO).

"Jadi ketika UMKM atau usaha bisa mendapatkan pembiayaan melalui SCF atau bisa IPO. Kemudian dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik, dapat mendorong pertumbuhan pelaku usaha menjadi lebih besar," katanya lagi.

Pihaknya juga akan selalu menjadikan pengembangan pelaku UMKM sebagai prioritas melalui perumusan kebijakan pembiayaan yang dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai pihak.