Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. dr. Adib Khumaidi Sp.OT menyampaikan bahwa dalam upaya pemerataan dokter di daerah, penempatan dokter lebih baik dikendalikan oleh pemerintah pusat.

"Kalau saya lebih setuju sentralisasi, karena insentif semua dari pusat sehingga penempatan juga dari pusat, karena kalau menyerahkan penempatan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan, dia milih sendiri masuk wilayah daerah, atau diserahkan kepada daerah untuk merekrut maka masih akan terjadi permasalahan seperti ini," kata Adib saat diwawancarai di Jakarta, Jumat.

Jika penempatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, ia melanjutkan, maka dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah bisa mendapat kepastian karier dan insentif.

"Pada saat ada keinginan teman-teman kerja di daerah, perhatian dari pemerintah daerah yang masih kurang, ini yang sudah bertahun-tahun kita masih belum bisa menyelesaikannya, sehingga perlu ada daya dukung dari pusat," katanya.

"Daerah sebagai pendukung saja, tapi itu menjadi tanggung jawab pusat untuk melakukan suatu penempatan tingkat nasional," ia menambahkan.

Ia mengatakan bahwa kehadiran sekitar 12.000 dokter umum baru setiap tahun semestinya bisa mengisi kekurangan dokter di daerah-daerah, tetapi kenyataannya sampai sekarang sekitar 70 persen dokter masih terkonsentrasi di Jawa.

Oleh karena itu, IDI merekomendasikan pemerintah daerah memetakan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah masing-masing serta berusaha menutupi kekurangannya dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Baca juga: IDI berharap PPDS berbasis RS bisa atasi maldistribusi dokter

Baca juga: Kemenkes sediakan 2.500 beasiswa kedokteran guna pemerataan dokter

Adib mendukung upaya Kementerian Kesehatan memberikan beasiswa pendidikan kedokteran dan mengusulkan agar lulusannya ditugaskan di daerah asal masing-masing.

"Kita dorong dan kami sangat mendukung itu, kalau perlu dipermudah sekolah spesialis, gratiskan dalam pendidikan spesialisnya, diberikan insentif, itu usulan kami dari lama, dan untuk semua tidak hanya untuk hospital base," katanya.

"Kalau itu benar dilakukan, dan kami bisa lakukan pemetaan pada saat dia melakukan pendidikan, maka pemetaan itu akan bisa mengisi kekurangan dokter di wilayah yang masih kurang," ia menambahkan.

Dia mengatakan bahwa daerah seperti Makassar, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur saat ini masih kekurangan dokter.

Baca juga: Kemenkes jalankan tiga upaya pemerataan dokter spesialis

Baca juga: Kemenkes percepat pemerataan layanan kesehatan lewat pengampuan KJSU