Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal mengkaji penerapan innovative credit scoring (ICS) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Hal itu menindaklanjuti hasil diskusi bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengenai upaya menyelesaikan persoalan kredit UMKM.

“Saya sampaikan kepada Menteri Teten, saya menyambut baik penerapan ICS bagi UMKM ini. Saya akan diskusikan lebih lanjut dengan rekan-rekan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait ICS ini,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Untuk itu, pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian negara perlu dijaga.

Sementara itu, UMKM kerap menghadapi persoalan kredit. Menurut Sri Mulyani, Pemerintah dalam upaya menyokong pertumbuhan UMKM sering kali bertemu dengan masalah kerugian kredit yang disebabkan oleh Non-Performing Loan (NPL).

“NPL ini menjadi kendala bagi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sendiri merupakan salah satu intervensi langsung pemerintah dalam memberikan stimulus pertumbuhan UMKM di Indonesia,” ujar dia.

Bendahara Negara menambahkan kolaborasi ini akan menjadi sebuah upaya yang besar. “Kerja sama diperlukan dalam mendesain beragam instrumen keuangan negara untuk membantu masyarakat, terutama di era yang sudah sangat terkoneksi dan digital ini,” tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan bahwa kehadiran innovative credit scoring (ICS) atau Lembaga Pemeringkat Kredit Alternatif (LPKA) akan melengkapi ekosistem credit reporting system di Indonesia.

ICS dalam hal ini memiliki model bisnis berbasis digital untuk dapat memberikan layanan dalam penilaian kelayakan konsumen dalam menerima kredit melalui pemrosesan data alternatif, seperti data-data yang bersumber dari data telekomunikasi, data pemanfaatan utilitas maupun e-commerce.

Hasan mengatakan, data alternatif ini relatif lebih banyak tersedia dan dimiliki oleh segmen unbank dibandingkan dengan data historis kredit dan turunannya. Maka dalam hal ini, ICS akan memberikan kemudahan kepada LJK untuk dapat menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada masyarakat.

Baca juga: KSSK laporkan perkembangan ekonomi terkini kepada Presiden
Baca juga: KSSK nilai ekonomi RI tetap resilien di tengah ketidakpastian global