Libya tidak dipaksa pihak luar untuk bekerja sama dengan Rusia
11 Juli 2024 16:29 WIB
Foto arsip - Duta Besar Libya untuk Indonesia Zakarya MM El Maghrabi (tengah) secara simbolis menerima barang bantuan kemanusian sebelum dikirimkan ke Libya di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (2/10/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/rwa. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Benghazi, Libya (ANTARA) - Libya tidak berada di bawah tekanan pihak luar mana pun terkait kerja sama ekonominya dengan Rusia atau negara lain yang terkena sanksi Barat, kata Menteri Perdagangan dan Ekonomi untuk Pemerintah Persatuan Nasional Libya, Mohamed Al-Hwej kepada Sputnik.
"Libya tidak menghadapi tekanan tertentu yang bertujuan untuk menolak hubungan dengan Rusia atau negara-negara lain," kata Mohamed Al-Hwej.
Al-Hwej juga menekankan negaranya bekerja sama dengan semua pihak di semua sektor ekonomi untuk memastikan perkembangan yang stabil, serta mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi negara. Libya telah melakukan bisnis dengan Rusia sebelumnya dan terus bekerja sama hingga sekarang ketika ada manfaat dan kepentingan.
Libya sangat tertarik dalam membangun jalur kereta api, melakukan eksplorasi mineral, dan melanjutkan semua proyek yang sebelumnya ditangguhkan yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi negara tersebut.
Baca juga: Presiden Turki, PM Libya bahas hubungan bilateral
"Kami bekerja sama dengan Rusia sesuai dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan kami, mencari cara untuk mengaktifkan perjanjian yang ditandatangani antara Libya dan Rusia, termasuk yang berkaitan dengan impor gandum dan biji-bijian," katanya.
Pemisahan institusi negara dan ketidakstabilan adalah tantangan utama bagi ekonomi Libya, kata Al-Hwej, yang menambahkan bahwa negara ini juga menderita dari ketergantungan pada minyak dan gas bumi serta nilai tukar dinar yang tidak stabil dibandingkan dengan mata uang lainnya.
Di antara masalah ekonomi lainnya, Libya juga menghadapi inflasi yang persisten, institusi keuangan dan bank yang lemah, serta peningkatan pengeluaran yang tidak terkait dengan kebijakan pembangunan, kata politikus tersebut.
Libya telah diperintah oleh pemerintah yang bersaing di barat dan timur sejak 2014.
Pemerintah Persatuan Nasional di bagian barat, yang didukung oleh PBB berbasis di Tripoli, sementara di bagian timur, diperintah oleh Pemerintah Stabilitas Nasional yang didukung oleh tentara.
Sementara di bagian selatan negara ini telah dikuasai oleh kelompok-kelompok suku yang bersenjata.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Turki ingin berperan aktif dalam eksplorasi energi lepas pantai Libya
Baca juga: Pengusaha Libya dan Tunisia bidik impor produk dari Indonesia
Baca juga: KBRI Tripoli dan pengusaha Libya ke SIER buka peluang bisnis
"Libya tidak menghadapi tekanan tertentu yang bertujuan untuk menolak hubungan dengan Rusia atau negara-negara lain," kata Mohamed Al-Hwej.
Al-Hwej juga menekankan negaranya bekerja sama dengan semua pihak di semua sektor ekonomi untuk memastikan perkembangan yang stabil, serta mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi negara. Libya telah melakukan bisnis dengan Rusia sebelumnya dan terus bekerja sama hingga sekarang ketika ada manfaat dan kepentingan.
Libya sangat tertarik dalam membangun jalur kereta api, melakukan eksplorasi mineral, dan melanjutkan semua proyek yang sebelumnya ditangguhkan yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi negara tersebut.
Baca juga: Presiden Turki, PM Libya bahas hubungan bilateral
"Kami bekerja sama dengan Rusia sesuai dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan kami, mencari cara untuk mengaktifkan perjanjian yang ditandatangani antara Libya dan Rusia, termasuk yang berkaitan dengan impor gandum dan biji-bijian," katanya.
Pemisahan institusi negara dan ketidakstabilan adalah tantangan utama bagi ekonomi Libya, kata Al-Hwej, yang menambahkan bahwa negara ini juga menderita dari ketergantungan pada minyak dan gas bumi serta nilai tukar dinar yang tidak stabil dibandingkan dengan mata uang lainnya.
Di antara masalah ekonomi lainnya, Libya juga menghadapi inflasi yang persisten, institusi keuangan dan bank yang lemah, serta peningkatan pengeluaran yang tidak terkait dengan kebijakan pembangunan, kata politikus tersebut.
Libya telah diperintah oleh pemerintah yang bersaing di barat dan timur sejak 2014.
Pemerintah Persatuan Nasional di bagian barat, yang didukung oleh PBB berbasis di Tripoli, sementara di bagian timur, diperintah oleh Pemerintah Stabilitas Nasional yang didukung oleh tentara.
Sementara di bagian selatan negara ini telah dikuasai oleh kelompok-kelompok suku yang bersenjata.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Turki ingin berperan aktif dalam eksplorasi energi lepas pantai Libya
Baca juga: Pengusaha Libya dan Tunisia bidik impor produk dari Indonesia
Baca juga: KBRI Tripoli dan pengusaha Libya ke SIER buka peluang bisnis
Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Tags: