Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Basuki memaparkan proses pengujian air bersih atau commissioning akan mulai dilakukan pada 15 Juli dan pada 18 Juli dirinya akan mengecek langsung hasil distribusi air di IKN.

"Kan dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk. (Sementara) listrik sudah masuk," kata Basuki di sela pelepasan keberangkatan Tim Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu sore.

Menurut Basuki, yang baru saja mengadakan rapat terkait infrastruktur energi dan komunikasi untuk IKN, kawasan ibu kota baru Indonesia itu sudah mendapat pasokan listrik sebesar 10 megawatt.

"Telkom dan PLN tadi melaporkan (pasokan listrik) 10 MW sudah oke. Yang sekarang sedang dibangun itu 40 MW yang selanjutnya," tutur Basuki.

Baca juga: Presiden masih tunggu kesiapan infrastruktur untuk berkantor di IKN

Jika pasokan air dan listrik sudah siap, kata Basuki, Presiden Jokowi diperkirakan bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli 2024.

"Nanti kan (Presiden) tanggal 22 (Juli) ke Papua (untuk menghadiri peringatan) Hari Anak. Setelah itu insyaallah beliau akan ke sana (IKN)," ujarnya.

Namun, mengenai kapan pastinya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN, Basuki meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Jokowi.

"Ya tanya beliaulah, mosok tanya saya," ujarnya.

Baca juga: Pemasangan bilah sayap garuda Kantor Presiden IKN selesai pekan depan

Sebelumnya, ​​​​Presiden Jokowi mengatakan masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk berkantor di IKN.

"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri PUPR tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.

Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan.

"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum," kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Baca juga: Presiden sebut penerbitan Keppres IKN tergantung progres pembangunan ​​​​​​​Baca juga: Presiden Jokowi ratas bersama para menteri bahas pemindahan ASN ke IKN