Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perkembangan Bursa Karbon di Indonesia melalui berbagai program edukasi, seminar hingga Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD).

“OJK terus mendorong perkembangan Bursa Karbon melalui program edukasi, seminar dan FGD dengan inisiatif sendiri ataupun dalam memenuhi undangan pemangku kepentingan terkait,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi di Jakarta, Rabu.

Menurut Inarno, hingga saat ini perkembangan Bursa Karbon cukup baik. Hal ini tercermin dari jumlah pengguna jasa (PJ) yang naik 3 kali lipat menjadi 67 pengguna jasa.

“Jumlah pengguna jasa naik 3 kali lipat atau 300 persen dari awal peluncuran terdapat 18 pengguna jasa, dan sampai saat ini menjadi 67 pengguna jasa,” ujarnya.

Di samping itu, salah satu target terdekat OJK adalah memfasilitasi perdagangan allowance (PTBAEPU) pada subsektor pembangkit listrik di Bursa Karbon.

Untuk itu, OJK terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam.

Kendati demikian, Inarno memahami bahwa masih perlu adanya penguatan kerangka peraturan perdagangan karbon di pasar primer sehingga perlu dukungan kementerian terkait dalam implementasinya.

“Kami berharap beberapa program pengembangan Bursa Karbon di pasar primer yang sedang diupayakan pemerintah dapat segera terwujud, sehingga target pemerintah dalam perdagangan karbon secara keseluruhan dapat tercapai,” jelas Inarno.

Adapun dari segi kinerja bursa karbon, OJK mencatat selama periode 26 September 2023 sampai dengan 28 Juni 2024, tercatat sudah ada 67 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume 608.740 ton CO2 equivalen dengan nilai Rp36,79 miliar.

Baca juga: OJK catat ada 411 aduan terkait pelanggaran perilaku "debt collector"
Baca juga: OJK optimis target penghimpunan dana pasar modal tahun ini tercapai