Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengajak warga setempat untuk menyukseskan tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan calon perseorangan atau independen Komjen Pol (purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana di Pilkada DKI Jakarta.

"Kami minta RT, RW dan masyarakat dapat membukakan pintu karena ada petugas kami yang melakukan verifikasi faktual dukungan terhadap bakal calon independen," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dodi Wijaya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan tahapan verifikasi faktual kesatu yang digelar dari 11 Juli hingga 21 Juli 2024.

Menurut dia, pihaknya sudah melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas yang akan bertugas melakukan verifikasi faktual.

Baca juga: KPU tetapkan Dharma Pongrekun lolos verifikasi administrasi Pilgub DKI

"Akan ada petugas verifikasi faktual kesatu yang akan datang dari pintu ke pintu mendatangi 721.221 warga DKI Jakarta yang telah menyatakan dukungan," kata dia.

Menurut dia, petugas yang akan diturunkan adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di KPU kota dan kabupaten, petugas Pantarlih yang telah melaksanakan tugas 100 persen.

"Kalau masih kurang, kami akan merekrut petugas verifikator ini," kata dia

Menurut Dodi, ada dua hal yang akan diperiksa petugas nantinya yakni kebenaran identitas dukungan yang dibuktikan melalui KTP elektronik dan kebenaran pernyataan dukungan yang diberikan kepada calon.

Baca juga: KPU DKI awasi coklit di Pulau Tidung

"Kami sudah siap melaksanakan tahapan verifikasi faktual ini," kata dia.

Sebelumnya KPU DKI Jakarta menetapkan Komjen Pol (purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana lolos dalam tahapan verifikasi administrasi perbaikan calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan atau independen di Pilkada DKI Jakarta.

"Status perbaikan syarat administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata saat memimpin rapat pleno.

Baca juga: KPU DKI optimalkan pemutakhiran data disabilitas untuk pilkada