Medan (ANTARA) - Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca mengatakan sinergisitas dan peran aktif kepala daerah dalam mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak.

"Pada kesempatan ini, kami tetap mohon dukungan dalam bentuk sinergisitas dan peran aktif dari kepala daerah, TNI, tokoh masyarakat, partai politik mohon dukungan dalam rangka pilkada serentak," ujar Verdianto dalam sambutan pada 'Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera' di Medan, Selasa.

Asops Kapolri Verdianto mengatakan dukungan ini dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 serentak yang akan digelar sebagai "Operasi Mantap Praja" agar bisa berjalan tertib, lancar dan kondusif.

Menurut dia, sebanyak 545 yang melaksanakan pilkada serentak yang akan dilakukan di seluruh Indonesia.

"Indikator keberhasilan pemilu yakni berlangsung aman dan lancar sesuai aturan berlaku, kemudian partisipasi pemilihan tinggi jadi dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan pilkada itu berjalan," jelas Verdianto.

Dia menyebutkan pada pilkada tahun 2020 di beberapa daerah terjadi hal yang tidak diinginkan, untuk itu tahun 2024 diharapkan berjalan lancar.

Verdianto menjelaskan Polri dalam konfigurasi wilayah keamanan dan ketertiban masyarakat, semua daerah memiliki potensi gangguan maupun ambang gangguan, jadi ada tiga kategori sangat rawan, rawan dan kurang rawan.

"Kami berharap jajaran kepolisian memetakan kembali potensi kerawanan ini untuk diperhatikan, karena pengamanan di masing-masing di wilayahnya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat sinergitas guna memastikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berjalan dengan lancar.

Hadi menjelaskan tahun 2024 akan menjadi tahun pemilu terbesar lantaran pilpres dan pilkada dilakukan dalam waktu yang sama.

Untuk pilkada saja, kata Hadi, tercatat ada 545 daerah terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2024.

Menko Polhukam menilai kondisi tersebut rawan memicu konflik antara masyarakat, terutama masing-masing pendukung pasangan calon.