Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, berpendapat diperlukan sebuah perjanjian perdamaian yang bersifat mengikat untuk mengatasi konflik di kawasan Asia-Pasifik akibat sengketa wilayah.

"Indonesia sedang menggagas perlunya semacam perjanjian persahabatan dan kerja sama antarnegara di kawasan Asia-Pasifik yang dapat meredam potensi konflik di kawasan Asia-Pasifik terkait masalah sengketa wilayah Laut China Selatan dan Laut China Timur," kata Marty dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pihaknya sedang mengupayakan perubahan konsep penanganan masalah sengketa wilayah di kawasan Asia-Pasifik agar potensi-potensi konflik yang ada tidak membuat hubungan antarnegara semakin tegang.

"Mengenai penanganan konflik di kawasan Asia Timur dan Asia-Pasifik, intinya, Indonesia berpandangan bahwa ada tiga tantangan yang harus dihadapi, yaitu minimnya rasa saling percaya, adanya potensi konflik yang timbul dari perseteruan kewilayahan, serta masalah yang menyangkut perubahan di kawasan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada suatu perjanjian, bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, yang menekankan pentingnya penyelesaian potensi konflik secara damai dan mengesampingkan penanganan konflik dengan cara-cara yang menggunakan kekuatan.

"Untuk gagasan perjanjian itu baru dimulai prosesnya. Kita akan terus berkomunikasi dengan negara-negara terkait, termasuk dengan Amerika Serikat," kata Marty.

Pada kesempatan itu, Menlu juga mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John F Kerry ke Indonesia, kedua pihak akan membahas perkembangan konflik yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik termasuk perkembangan masalah di Laut Cina Selatan atau Laut Cina Timur.

Ia meyakini pembahasan masalah sengketa kawasan itu merupakan suatu hal yang sudah lazim dilakukan.

"Pembahasan masalah itu bukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Perkembangan di Laut China Selatan dan Laut Cina Timur serta kawasan Asia lainnya sudah menjadi topik yang terus menerus dibahas, baik dalam format bilateral, dalam rangka konferensi ASEAN, atau ASEAN plus one," jelasnya.

(Y012)