Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menilai hak cuti melahirkan yang diberikan untuk ibu berstatus pekerja selama maksimal enam bulan sangat manusiawi, karena untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayi.

"Kalau diberikan cuti seperti itu saya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya, saya kira sangat manusiawi," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Baca juga: Menteri PPPA: RUU KIA atur cuti melahirkan ibu pekerja dan cuti ayah

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut menanggapi adanya penilaian dari pihak pengusaha untuk mempertimbangkan perekrutan pegawai perempuan di masa mendatang.

Hal itu berkaitan dengan produktivitas yang mungkin berkurang saat pegawai perempuan mengambil cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan.

"Kita harapkan tidak seperti itu, karena apapun harus hargai perempuan, ibu-ibu mengandung, dan kita berharap bayi yang dilahirkan sehat semuanya," kata Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

UU yang diteken Jokowi di Jakarta pada 2 Juli 2024 itu memfasilitasi hak ibu pasca-melahirkan, hak untuk memperoleh pendampingan suami, serta hak tumbuh kembang anak.

Baca juga: Jokowi teken UU KIA untuk hak keluarga di 1.000 hari pertama kehidupan

Baca juga: Kemnaker sebut UU KIA dukung peningkatan pelindungan pekerja

UU tersebut memuat sejumlah hak ibu yang berstatus sebagai pekerja, salah satunya berkaitan dengan hak cuti pasca-melahirkan maksimal selama enam bulan.

UU KIA merupakan inisiatif DPR yang diproses pada 30 Juni 2022, terdiri atas sembilan bab dan 46 pasal dalam upaya mendukung persiapan menuju Indonesia Emas 2045.