Pulang Pisau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, meminta 548 mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) regular periode pertama 2024 bisa berperan aktif memberikan kontribusi dan berinovasi untuk memajukan desa-desa.

“Kehadiran mahasiswa KKN UPR ini dapat membantu pemerintah daerah setempat karena mahasiswa adalah agen perubahan yang harus mampu memposisikan dan menyesuaikan diri dengan masyarakat serta mampu berperan sebagai informan dan motivator,” kata Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani di Palangka Raya, Senin.

Baca juga: Sekda dorong mahasiswa UPR pacu kreativitas dan inovasi di era digital

Nunu berharap mahasiswa KKN UPR dapat membantu dalam mengomunikasikan program-program yang sedang maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, kata dia, juga telah menetapkan enam fokus branding desa sebagai acuan untuk menentukan program kerja kelompok mahasiswa sesuai dengan tema KKN.

"Fokus tersebut yaitu desa peduli lingkungan, desa bebas stunting, desa mandiri pangan, desa literasi, desa preneur, desa ramah perempuan dan peduli anak, serta desa wisata," katanya.

Baca juga: Mahasiswa UPR pelajari arsitektur rumah adat Betang Toyoi

Dia mengatakan permasalahan di masyarakat yang kompleks menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat

Sebanyak 548 mahasiswa yang melaksanakan KKN di Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian dari 2.183 mahasiswa UPR yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan KKN di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah.

Mahasiswa KKN rencananya ditempatkan di enam kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau yang terbagi di 34 desa yang telah ditentukan dalam penempatannya sesuai dengan kelompok.

Baca juga: Enam mahasiswa Prodi Kehutanan UPR terima beasiswa OCS 2024

"Secara keseluruhan mahasiswa KKN ini berjumlah 37 kelompok didampingi masing-masing dosen pembimbing lapangan (DPL) dan setiap desa ditempatkan dua kelompok sesuai dengan luas desa dan jumlah penduduk," demikian Nunu Andriani.