"Kami bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hindari untuk ikut judi 'online'," kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Munjirin menjelaskan, sosialisasi sering dilakukan dalam rapat-rapat resmi seperti rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) yang diikuti oleh semua kepala unit kerja perangkat daerah (UKPD) , camat, lurah hingga ASN setiap apel pagi.
"Sudah sering saya ingatkan untuk tidak terlibat dalam judi 'online'," ujarnya.
Baca juga: DKI kumpulkan lurah untuk ingatkan warga tak berjudi daring
Presiden RI Joko Widodo pada 14 Juni 2024 resmi telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Hadi Tjahjanto terpilih memimpin Satgas Pemberantasan Judi Online.
Satgas Pemberantasan Judi Online melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri serta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hingga kini, PPATK telah mendata 4.000–5.000 rekening yang diduga terlibat jaringan judi daring. Data itu diserahkan PPATK ke Bareskrim Polri untuk penanganan lebih lanjut.
Baca juga: DKI cabut KJMU bila penerima terlibat judi daring