Presiden: Reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan
8 Juli 2024 10:22 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan arahan di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan agar pemerintahan tetap efisien dan beorientasi pada hasil.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin.
"Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk harus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," jelas Jokowi.
Dia menyampaikan deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan. Namun, regulasi yang tidak sinkron dan birokrasi rumit masih ditemukan di lapangan.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurus-nya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," tegasnya.
Dia menekankan, hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karenanya ia meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural.
Baca juga: Airlangga: Reformasi struktural jadi kunci transformasi ekonomi
Baca juga: Menkeu tekankan pentingnya reformasi struktural dalam pertemuan APEC
Baca juga: Kemenkeu: Reformasi struktural di 2024 untuk tingkatkan daya saing RI
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin.
"Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk harus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," jelas Jokowi.
Dia menyampaikan deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan. Namun, regulasi yang tidak sinkron dan birokrasi rumit masih ditemukan di lapangan.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurus-nya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," tegasnya.
Dia menekankan, hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karenanya ia meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural.
Baca juga: Airlangga: Reformasi struktural jadi kunci transformasi ekonomi
Baca juga: Menkeu tekankan pentingnya reformasi struktural dalam pertemuan APEC
Baca juga: Kemenkeu: Reformasi struktural di 2024 untuk tingkatkan daya saing RI
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Tags: