Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemberitaan bidang ekonomi pada Jumat (5/7/2024) kemarin mulai dari soal pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk 17 BUMN hingga kemudahan izin investasi melalui penerbitan nomor induk berusaha (NIB) masih layak dibaca pada Sabtu pagi ini.

Berikut rangkuman beritanya:

Erick Thohir tegaskan PMN bagi 17 BUMN untuk jalani penugasan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap perusahaan plat merah yang sakit bertujuan untuk menjalani penugasan, memperkuat modal serta restrukturisasi.

Hal ini disampaikan Erick terkait dengan banyaknya respons negatif saat 17 perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan non tunai tahun anggaran 2024, lantaran beberapa di antaranya terjerat masalah keuangan.

Baca berita selengkapnya

Menko Luhut: Penerapan bea masuk tekstil tidak untuk serang China

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana Indonesia menerapkan kebijakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen terhadap produk tekstil tidak untuk menyerang negara tertentu, terutama China.

“Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi China. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya

Konstruksi IKN akan dihentikan sementara jelang upacara HUT RI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya

Hippindo ingin pemerintah bentuk satgas khusus berantas impor ilegal

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menginginkan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani impor ilegal, guna menjaga daya saing sektor ritel.

"Jadi ini memang benar-benar harus pemerintah yang memberikan solusi tepat, yaitu dengan cara membuat penegakan hukum yang benar dan kalau sekarang situasinya lagi urgent. Harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo.

Baca berita selengkapnya

BKPM: Penerbitan NIB hampir capai 10 juta sejak ada UU Cipta Kerja

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi mengatakan bahwa sejak UU Cipta Kerja diberlakukan jumlah penerbitan nomor induk berusaha (NIB) melalui platform Online Single Submission (OSS) telah mencapai hampir 10 juta.

“Menariknya, 98 persen dari NIB yang diterbitkan tersebut adalah milik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujar Dendy, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Baca berita selengkapnya