DPR serap usulan penambahan anggaran pendidikan di Batang
5 Juli 2024 17:49 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Bisri Romli (Tengah) sedang menyaksikan penyerahan cinderamata oleh Ketua Tim Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Kutnadi)
Batang (ANTARA) - Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan dalam rangkaian kunjung kerja spesifik di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan penyerapan usulan penambahan anggaran untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI Bisri Romli di Batang, Jumat, mengatakan bahwa dengan adanya masukan dari rakyat, nantinya DPR dapat mengusulkan penambahan anggaran pendidikan pada Menteri Keuangan.
"Saat ini dari Rp850 triliun atau 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hanya Rp85 triliun yang dikelola oleh Menteri Pendidikan (untuk anggaran pendidikan)," katanya.
Menurut dia, dengan masih minimnya anggaran untuk pendidikan itu maka pemerintah perlu menambah anggaran pendidikan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia maupun untuk meningkatkan kompetensi.
"Idealnya, (anggaran pendidikan) memang harus ditambah. Oleh karena itu, untuk melakukan penambahan anggaran pendidikan kami perlu masukan-masukan dari rakyat seperti yang dilakukan di Kabupaten Batang ini," katanya.
Baca juga: Pemerintah diminta alokasikan anggaran khusus cetak pebisnis pribumi
Politisi senior PKB ini menilai saat ini tingkat pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus.
Namun, kata dia, khusus di Kabupaten Batang yang memiliki Kawasan Industri Terpadu cukup menarik sehingga perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah.
"Apabila tidak ada kerja sama maka kesempatan itu akan hilang. Oleh karena itu, lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan harus memiliki kompetensi agar bisa bekerja di kawasan industri terpadu," katanya.
Baca juga: Panja DPR dorong pemerintah menata pengelolaan anggaran pendidikan
Anggota Komisi X DPR RI Bisri Romli di Batang, Jumat, mengatakan bahwa dengan adanya masukan dari rakyat, nantinya DPR dapat mengusulkan penambahan anggaran pendidikan pada Menteri Keuangan.
"Saat ini dari Rp850 triliun atau 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hanya Rp85 triliun yang dikelola oleh Menteri Pendidikan (untuk anggaran pendidikan)," katanya.
Menurut dia, dengan masih minimnya anggaran untuk pendidikan itu maka pemerintah perlu menambah anggaran pendidikan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia maupun untuk meningkatkan kompetensi.
"Idealnya, (anggaran pendidikan) memang harus ditambah. Oleh karena itu, untuk melakukan penambahan anggaran pendidikan kami perlu masukan-masukan dari rakyat seperti yang dilakukan di Kabupaten Batang ini," katanya.
Baca juga: Pemerintah diminta alokasikan anggaran khusus cetak pebisnis pribumi
Politisi senior PKB ini menilai saat ini tingkat pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus.
Namun, kata dia, khusus di Kabupaten Batang yang memiliki Kawasan Industri Terpadu cukup menarik sehingga perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah.
"Apabila tidak ada kerja sama maka kesempatan itu akan hilang. Oleh karena itu, lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan harus memiliki kompetensi agar bisa bekerja di kawasan industri terpadu," katanya.
Baca juga: Panja DPR dorong pemerintah menata pengelolaan anggaran pendidikan
Pewarta: Kutnadi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
Tags: