Grobogan (ANTARA News) - Pembuangan luapan lumpur panas Lapindo Brantas ke laut tidak boleh menganggu ekosistem. "Masih ada perdebatan tentang uji baku lingkungan. Pembuangan harus dengan pipanisasi yang tingkat mutu serta kedalaman sudah diuji, kendati itu bukan pilihan terbaik tentang pembuangan lumpur ke laut," kata Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, ketika berkunjung ke Purwodadi, Jumat. Tetapi, kata dia, pemerintah pusat harus tanggung jawab untuk menciptakan jalan terbaik dan tercepat, karena harus berlomba dengan waktu dan masih beberapa lagi desa yang akan terkubur, belum lagi dampak sosial yang timbul termasuk kalau dialirkan ke laut. Ia mengatakan apa pun harus diperhatikan dan ditangani serius masalah semburan lumpur di Sidoarjo ini, karena semua itu menjadi beban rakyat dan penderitaan rakyat, karena itu harus menjadi perhatian pemerintah pusat. "Kasus lumpur harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, bukan saja hanya diserahkan Pemprov Jawa Timur maupun PT Lapindo saja, harusnya Menteri ESDM bertanggung jawab dan sebaiknya mundur saja, karena tidak mampu mengontrol dan menangani lumpur Sidoarjo," kata Tjahjo. Ia menilai kasus lumpur Sidoarjo merupakan tanggung jawab yang lalai akibat kesalahan melakukan kontrol pengeboran, demikian juga BP Migas yang menjadi penanggungjawab secara teknis. Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, dialog dengan warga yang terkena musibah, ia mengatakan prinsipnya sudah diperhatikan serius sama PT Lapindo, hanya perlu kebijakan pemerintah yang cepat karena koordinasinya harus dengan pemerintah, bukan pihak swasta. "Pipa 12 kilometer untuk pembuangan ke laut kini sudah selesai dan saya menyarankan PT Lapindo menyewa jaringan kereta api untuk mengangkut lumpur dan saya berharap derita rakyat jangan berkepanjangan," demikian Tjahjo Kumolo. (*)