Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Global Water Fund (GWF) dirancang sebagai platform pembiayaan terintegrasi.

"GWF dirancang sebagai platform pembiayaan terintegrasi. Dana ini akan memobilisasi sumber finansial dari berbagai sektor, termasuk lembaga keuangan pembangunan, sektor swasta, organisasi internasional, dan filantropi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Triono Junoasmono di Jakarta, Rabu.

Fokus utama GWF adalah pembiayaan investasi awal (capex), rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana.

Kementerian PUPR sedang mengkaji struktur awal dan rencana pengembangan GWF, dengan target deklarasi pada 11th World Water Forum 2027 di Arab Saudi.

Untuk menjamin tata kelola yang baik, struktur GWF akan terdiri atas Governing Board, Secretariat, Technical Advisory Panel, dan Trustee.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memastikan keberhasilan inisiatif tersebut.

Pembentukan GWF diharapkan menghasilkan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, pendanaan berkelanjutan, kolaborasi global, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sebagai pelopor, Indonesia akan melakukan penggalangan dukungan melalui proses politik untuk mendapatkan komitmen internasional.

Kementerian PUPR pada Mei 2024 mengambil langkah signifikan dengan mengusulkan pembentukan Global Water Fund (GWF) dalam World Water Forum ke-10 di Bali.

Inisiatif ini lahir dari komitmen terhadap Sustainable Development Goals poin 6 dan semangat Konferensi Asia Afrika 1955 (Bandung Spirit Summit). Banyak negara yang tertarik untuk mewujudkan Global Water Fund di World Water Forum.

Hal yang memicu ketertarikan dari negara-negara tersebut adalah adanya inisiatif dan komitmen politik dari para pemimpin negara.

Baca juga: Menteri PUPR mengundang People’s Water Forum untuk berdialog
Baca juga: Kemen PUPR: World Water Forum hadirkan solusi bagi krisis air dan iklim
Baca juga: PUPR: Pembentukan badan air jadi domain pemerintahan selanjutnya