Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengantisipasi kekeringan untuk mengendalikan laju inflasi daerah itu di posisi 2,5 persen pada akhir tahun 2024.

Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menyebutkan sampai dengan bulan Juni 2024 ini, inflasi di Jawa Barat masih dalam target yang diinginkan, namun Jabar diperingatkan untuk mewaspadai dan mengawasi dampak kekeringan.

"Inflasi masih target. Tapi tadi dalam paparan Kepala BPS, kami harus bekerja lebih keras mengatasi musim kering ini, karena diperkirakan akan terjadi kemarau. Mungkin harga beras, cabai dan beberapa produk yang berpengaruh pada inflasi harus kami waspadai," kata Bey di Kantor BPS Jabar di Bandung, Senin.

Diinformasikan, angka inflasi di Jawa Barat terus menurun di mana Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat inflasi Jawa Barat secara tahunan (year on year/YoY) per Juni 2024 turun ke angka 2,38 persen.

BPS Jabar mencatat dalam pergerakannya, pada Maret 2024 inflasi di Jabar mencapai 3,48 persen, kemudian turun pada April 2024 menjadi 3,07 persen, kemudian kembali turun pada Mei 2024 menjadi 2,78 persen, dan pada Juni 2024 menjadi 2,38 persen.

Dalam mengantisipasi kekeringan itu, Bey mengatakan akan bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan persediaan beras dan bantuan pangan.

Baca juga: UMKM asal Bogor pamer produk di Pekan Kerajinan Jawa Barat 2024

Baca juga: Baragakai juara satu Dekranasda Award Jawa Barat

"Intinya kami ingin masyarakat dapat harga yang wajar. Beberapa skema juga disiapkan untuk mengantisipasi, tapi sudah ada satgas juga. Jadi barang tersedia," ujarnya.

Terkait dengan adanya tiga kota/kabupaten yang mengalami inflasi cukup tinggi, salah satunya Kota Bekasi, Bey mengatakan pihaknya segera melakukan evaluasi dan koordinasi.

"Kami akan evaluasi dan juga akan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi apa penyebabnya. Bekasi penyangga Jakarta jadi ya apakah perlu juga kerja sama distribusi barang, seperti itu," ucapnya.

Sementara itu, mengenai kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di Jabar, Bey mengatakan Pemprov Jabar bersama kabupaten/kota akan melakukan beragam upaya, salah satunya mendorong fasilitas pendidikan dan kesehatan, guna menekan kemiskinan ekstrem.

"Kemiskinan itu berkelindan penting pada pendidikan dan juga kesehatan. Kami sering berkeliling, ke camat menitipkan itu. Pendidikan terutama di anak keluarga prasejahtera dan juga kesehatan. Itu salah satu kunci mempersempit," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala BPS Jawa Barat Marsudijono mengatakan angka inflasi kali ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Meski inflasi cenderung turun, kewaspadaan tetap perlu dilakukan supaya angkanya tetap terkendali hingga Desember 2024.

"Kita harus optimis, terutama yang harus diperhatikan situasi global. Itu yang susah diprediksi. Kalau cuaca sudah diprediksi, disiapkan pompanisasi dari program pemerintah. Supaya produksi gabah tetap stabil. Situasi global juga dipantau dan diperhatikan," tuturnya.

Baca juga: Pj Gubernur tak ingin penerbitan obligasi agar tidak membebani Jabar

Baca juga: Mentan dan Pemprov targetkan Jabar jadi penghasil padi nasional