Jakarta (ANTARA) - Pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan Generasi Emas 2045. Hanya dengan pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing dapat tercipta.

Meski membutuhkan waktu yang tidak singkat, namun dengan terus memperbaiki sistem pendidikan, cita-cita mencapai Generasi Emas bisa kita raih bersama.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada 2023 adalah 9,13 tahun. Angka ini terus meningkat sejak tahun 2020.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang dijalani oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani.

Meskipun masih terdapat ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, di mana rata-rata lama sekolah di perkotaan sudah mencapai 9,99 tahun, sementara di perdesaan rata-rata 7,91 tahun, namun rata-rata lama pendidikan di Indonesia itu sudah menunjukkan peningkatan.

Disparitas rata-rata lama sekolah ini juga terjadi jika kita lihat di level provinsi dan kabupaten. Ini hanya sebuah contoh permasalahan yang masih terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Tentunya, berbagai masalah lain, seperti angka putus sekolah, jumlah sekolah, jumlah guru, belum meratanya akses pendidikan, dan lain sebagainya, masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang masih ada, tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di sinilah makna pajak menjadi sangat terlihat. Ya, banyak orang terkadang lupa bahwa pajak sangat penting untuk operasional pendidikan. Dari pajaklah dana pendidikan diperoleh.

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor publik, termasuk membiayai pendidikan. Pajak memegang peran yang sangat vital untuk pendidikan. Dana yang dialokasikan dari pajak digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, seperti sekolah, laboratorium, dan perpustakaan.

Selain itu, pajak juga digunakan untuk membayar gaji guru, menyediakan beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dan mendanai berbagai program pendidikan lainnya. Tanpa pajak, sulit membayangkan bagaimana pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendidikan untuk memenuhi hak dasar setiap warga negaranya tersebut.

Dana pendidikan yang bersumber dari pajak sangat bermanfaat untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pelatihan guru agar mampu menjadi pengajar yang inovatif.

Pemerintah juga dapat mengelola dana tersebut untuk pembaruan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, pemerataan akses juga dapat dimaksimalkan agar tidak terjadi kesenjangan yang berkelanjutan. Berbagai hal lain pun, seperti investasi teknologi penunjang pendidikan, misalnya, dapat terus ditingkatkan dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak.

Di Indonesia, pembayaran pajak masih menemui banyak tantangan, salah satunya adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak itu sendiri. Sebenarnya hal ini dapat dibilang wajar, ketika kasus-kasus korupsi masih sering terjadi.

Dari sini lah diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak menjadi sangat penting.

Pemerintah harus memastikan bahwa dana pajak yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan, termasuk pendidikan. Upaya ini memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi adalah dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana pajak digunakan.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan dapat mempermudah proses pembayaran dan meminimalisir kebocoran dana. Inovasi ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Edukasi mengenai pentingnya membayar pajak juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, termasuk pendidikan. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Selanjutnya, perlu diingat bersama bahwa pendidikan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan berpengaruh pada sektor-sektor lainnya, seperti kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Pada akhirnya, manfaat pajak untuk pendidikan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan melalui pajak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan investasi masa depan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, kita semua harus menyadari bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi. Pajak, yang merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk mencapai tujuan ini. Dengan membayar pajak secara benar dan tepat waktu, kita turut serta dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, mari kita jadikan pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi nyata kita dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang, dan tentunya tanpa lupa untuk terus mengawal penggunaan pajak tersebut.

*) Lili Retnosari adalah statistisi pada Badan Pusat Statistik (BPS)