Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada 2024 menargetkan penurunan stunting di angka 20 hingga 25 persen, dari tahun sebelumnya yang mencapai 30,03 persen.

"Pemprov Sulbar tahun ini menargetkan penurunan stunting bisa mencapai 20 sampai 25 persen," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, melalui keterangan tertulis yang di Mamuju, Sabtu.

Baca juga: Pemerintah sebut SDM masih menjadi tantangan untuk mendata stunting

Sekda Provinsi Sulbar yang menerima penghargaan Darma Karya Kencana Individu atas prestasi dan komitmen serta peran aktif dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima tersebut.

"Saya sangat bersyukur atas penghargaan yang diberikan BKKBN kepada Pemprov Sulbar. Penghargaan ini berkat kerja keras seluruh pihak dalam penanganan stunting," ujarnya.

Muhammad Idris menjadi sekretaris daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari BKKBN Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Muhammad Idris yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulbar karena dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam mengawal dan mengkonsolidasikan penanganan stunting di Sulbar.

Baca juga: Ikatan batin ibu dan anak pengaruhi tumbuh kembang bayi

Ia menyampaikan bahwa angka stunting di Sulbar mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni mencapai 4,7 persen.

Pada 2022 lanjut Muhammad Idris, prevelensi stunting di Sulbar berada di angka 35,0 persen kemudian turun 4,7 persen menjadi 30,03 persen pada 2023.

"Prestasi yang dicapai Pemprov Sulbar berkat kerja keras bersama dan semakin berkomitmen menangani stunting. Kita akan terus bekerja keras agar stunting bisa turun terus sampai di angka rasional," terangnya.

Upaya penanganan stunting tambahnya, harus dilakukan melalui gerakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, mulai dari kesediaan tenaga di posyandu sampai pemberian makanan tambahan kepada masyarakat yang terdampak stunting.

"Ini semua tidak mungkin bisa dicapai sendiri. Jadi, butuh kolaborasi bersama, termasuk dukungan provinsi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan harus proaktif turun membantu pemerintah kabupaten," jelasnya.

Baca juga: DPR: Tingkatkan penimbangan balita agar intervensi stunting efektif