DPR harap perguruan tinggi miliki bisnis, ringankan biaya pendidikan
27 Juni 2024 14:34 WIB
Tangkapan layar - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mengharapkan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia memiliki dan menjalankan bisnis demi meringankan biaya pendidikan para mahasiswanya.
"Saya harapkan semua perguruan tinggi. Jadi ada tim yang mengurus pendidikan ada, yang ngurus bisnis ada. Jadi, uang kuliah tidak dibebankan ke mahasiswa karena ini melanggar konstitusi. Tidak boleh," kata Djohar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia menyarankan setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki tim penggalang dana (fundraising team) yang berperan mencari ataupun mengumpulkan dana yang dapat dimanfaatkan untuk biaya pendidikan. Dengan demikian, kata dia, mahasiswa tidak perlu dibebankan biaya pendidikan yang mahal.
Baca juga: Wapres minta perguruan tinggi bikin model bisnis canggih syariah
Sejauh ini Djohar menilai perguruan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN), menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk menutupi biaya pendidikan yang tidak mampu dicukupi oleh APBN.
"Perguruan tinggi terpaksa mencari dana, yang paling mudah dari mahasiswa. Kondisi ini tidak boleh berlanjut terus, karena beban hidup masyarakat semakin berat. Kehidupan semakin tidak baik. Asal ada kenaikan iuran, pasti diributkan masyarakat," katanya.
Dengan demikian ia menekankan kembali perguruan tinggi di Tanah Air patut memiliki bisnis, seperti perguruan tinggi di luar negeri.
Baca juga: JK minta perguruan tinggi perkuat kolaborasi riset dan bisnis
"Oleh karena itu saya berharap, seperti perguruan tinggi di luar negeri, bisnis mereka banyak sekali, menyokong, ada fundraising team," ujarnya.
Ia mencontohkan perguruan tinggi dapat menjalankan bisnis sawit ataupun tambang. Meskipun begitu ia mengakui diperlukan peraturan yang memperkuat posisi perguruan tinggi untuk menjalankan berbagai bisnis.
"Kita punya tanah, sawit, kok dikasih ke orang. UNRI tidak punya satu hektare pun kebun sawit, padahal di sekelilingnya kebut sawit. Ada tambang batu bara, emas, nikel, kok perguruan tinggi negeri enggak ngambil ini. Harus kita siapkan peraturan untuk ini," ucap Djohar Arifin Husin.
Baca juga: Teten jalin kolaborasi, jadikan kampus inkubator bisnis wirausaha muda
"Saya harapkan semua perguruan tinggi. Jadi ada tim yang mengurus pendidikan ada, yang ngurus bisnis ada. Jadi, uang kuliah tidak dibebankan ke mahasiswa karena ini melanggar konstitusi. Tidak boleh," kata Djohar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia menyarankan setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki tim penggalang dana (fundraising team) yang berperan mencari ataupun mengumpulkan dana yang dapat dimanfaatkan untuk biaya pendidikan. Dengan demikian, kata dia, mahasiswa tidak perlu dibebankan biaya pendidikan yang mahal.
Baca juga: Wapres minta perguruan tinggi bikin model bisnis canggih syariah
Sejauh ini Djohar menilai perguruan tinggi, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN), menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk menutupi biaya pendidikan yang tidak mampu dicukupi oleh APBN.
"Perguruan tinggi terpaksa mencari dana, yang paling mudah dari mahasiswa. Kondisi ini tidak boleh berlanjut terus, karena beban hidup masyarakat semakin berat. Kehidupan semakin tidak baik. Asal ada kenaikan iuran, pasti diributkan masyarakat," katanya.
Dengan demikian ia menekankan kembali perguruan tinggi di Tanah Air patut memiliki bisnis, seperti perguruan tinggi di luar negeri.
Baca juga: JK minta perguruan tinggi perkuat kolaborasi riset dan bisnis
"Oleh karena itu saya berharap, seperti perguruan tinggi di luar negeri, bisnis mereka banyak sekali, menyokong, ada fundraising team," ujarnya.
Ia mencontohkan perguruan tinggi dapat menjalankan bisnis sawit ataupun tambang. Meskipun begitu ia mengakui diperlukan peraturan yang memperkuat posisi perguruan tinggi untuk menjalankan berbagai bisnis.
"Kita punya tanah, sawit, kok dikasih ke orang. UNRI tidak punya satu hektare pun kebun sawit, padahal di sekelilingnya kebut sawit. Ada tambang batu bara, emas, nikel, kok perguruan tinggi negeri enggak ngambil ini. Harus kita siapkan peraturan untuk ini," ucap Djohar Arifin Husin.
Baca juga: Teten jalin kolaborasi, jadikan kampus inkubator bisnis wirausaha muda
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Tags: