Jakarta (ANTARA News) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta pemerintah melakukan "review" (kaji ulang) terhadap politik pangan di Indonesia secara keseluruhan. "PMII melihat akar permasalahannya bukan pada impor beras saja, tetapi juga menyangkut masalah politik pangan pemerintah secara keseluruhan. Kalau hanya persoalan impor beras terlalu sempit," kata Ketua Umum PMII Hery Haryanto Azumi menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu. Pemerintah melalui Menko Perekonomian Boediono telah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 210.000 ton dengan anggaran Rp390 miliar. Anggaran sebesar itu diambil dari APBN-P 2006 dan kekurangannya dari dana komersial. Menurut Hery, pemerintah harus melihat juga bagaimana masalah impor gandum dan sebagainya yang dinilai merugikan masyarakat. Ia menilai, kebijakan impor beras perlu ditinjau kembali. "Kalau bicara swasembada beras, mestinya kebutuhan beras dalam negeri saat ini masih mencukupi. Tetapi karena adanya laporan produksi beras tidak cukup maka ada asumsi harus impor," katanya. Wapres sendiri, kata Hery, berpendapat bahwa impor itu dilakukan karena memang sesuai kebutuhan masyarakat, karena kalau tidak melakukan impor beras maka akan terjadi kenaikan harga beras dan hal itu akan merugikan masyarakat. PMII, katanya, berpendapat bahwa revitalisasi pertanian harus dipercepat khususnya dalam proses produksi pangan dalam negeri. "Ini merupakan kerja panjang, kalau dulu kita bisa swasembada pangan dengan adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sekarang ini masih perlu waktu panjang untuk swasembada pangan. Jadi, saya kira perlu perbaikan politik pangan pemerintah secara menyeluruh," katanya.(*)