BSKDN kunjungi Korsel perkuat penerapan "Smart Governance"
25 Juni 2024 18:11 WIB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building di Incheon Global Campus, Korea Selatan, Senin (24/6/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)
Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan perjalanan penting ke Korea Selatan dalam rangka memperkuat penerapan Smart Governance di tingkat nasional.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan kunjungan tersebut menjadi langkah strategis untuk mengeksplorasi inovasi dan best practice terkait Smart Governance yang telah terbukti berhasil diterapkan di Korea Selatan.
"Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kami menuju peningkatan praktik Smart Governance," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: BSKDN siapkan kebijakan pembangunan guna respons kondisi ekonomi
Menurutnya, Smart Governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengenai transformasi fundamental terkait cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya.
Dirinya menambahkan penerapan Smart Governance yang lebih luas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.
Tidak hanya itu, penerapan Smart Governance juga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas kebijakan.
Baca juga: Harkitnas, BSKDN ajak masyarakat optimistis menuju Indonesia Emas 2045
"Pertukaran pengetahuan dan pengalaman pada hari ini tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada upaya kita bersama dalam meningkatkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien," ungkapnya.
Yusharto juga mengatakan penerapan Smart Governance juga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan yang cenderung diputuskan berdasarkan data dan fakta.
Upaya ini dipercaya dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menanggapi perubahan dengan lebih efektif.
Guna mewujudkan penerapan Smart Governance di Indonesia, dia menegaskan perlu adanya kolaborasi berbagai pihak meliputi pemerintah, pihak swasta, akademisi,masyarakat hingga media.
"Kolaborasi ini menjanjikan untuk mendorong pertukaran akademis dan kerja sama yang lebih besar di bidang tata kelola dan pengembangan kebijakan," ujar Yusharto.
Selain itu, Yusharto berharap setiap peserta pelatihan dapat memaksimalkan waktu yang ada, guna menimba ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan Smart Governance. Dengan demikian, konsep Smart Governance akan menjadi semakin kuat.
"Saya berharap semua peserta mendapatkan program pelatihan yang sukses dan bermanfaat. Semoga pertemuan ini menginspirasi kita semua untuk terus berupaya mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tata kelola dan pembuat kebijakan yang cerdas," ujarnya.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan kunjungan tersebut menjadi langkah strategis untuk mengeksplorasi inovasi dan best practice terkait Smart Governance yang telah terbukti berhasil diterapkan di Korea Selatan.
"Pertemuan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kami menuju peningkatan praktik Smart Governance," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: BSKDN siapkan kebijakan pembangunan guna respons kondisi ekonomi
Menurutnya, Smart Governance bukan hanya tentang penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengenai transformasi fundamental terkait cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya.
Dirinya menambahkan penerapan Smart Governance yang lebih luas dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.
Tidak hanya itu, penerapan Smart Governance juga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas kebijakan.
Baca juga: Harkitnas, BSKDN ajak masyarakat optimistis menuju Indonesia Emas 2045
"Pertukaran pengetahuan dan pengalaman pada hari ini tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada upaya kita bersama dalam meningkatkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien," ungkapnya.
Yusharto juga mengatakan penerapan Smart Governance juga akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan yang cenderung diputuskan berdasarkan data dan fakta.
Upaya ini dipercaya dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menanggapi perubahan dengan lebih efektif.
Guna mewujudkan penerapan Smart Governance di Indonesia, dia menegaskan perlu adanya kolaborasi berbagai pihak meliputi pemerintah, pihak swasta, akademisi,masyarakat hingga media.
"Kolaborasi ini menjanjikan untuk mendorong pertukaran akademis dan kerja sama yang lebih besar di bidang tata kelola dan pengembangan kebijakan," ujar Yusharto.
Selain itu, Yusharto berharap setiap peserta pelatihan dapat memaksimalkan waktu yang ada, guna menimba ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan Smart Governance. Dengan demikian, konsep Smart Governance akan menjadi semakin kuat.
"Saya berharap semua peserta mendapatkan program pelatihan yang sukses dan bermanfaat. Semoga pertemuan ini menginspirasi kita semua untuk terus berupaya mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam tata kelola dan pembuat kebijakan yang cerdas," ujarnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Tags: