Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI Angkatan Laut saat ini berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menambah anggaran operasional Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal).

Tambahan anggaran itu, menurut KSAL, untuk menunjang tugas dan fungsi Pushidrosal yang saat ini punya peranan ganda sebagai lembaga hidro-oseanografi militer dan sipil.

"Untuk Pushidrosal ini, anggarannya masih di Angkatan Laut saja untuk kepentingan militernya, sedangkan untuk kepentingan sipilnya belum ada dukungan dari Bappenas. Nah, untuk itu, kami sudah mulai koordinasi dengan Bappenas," kata Laksamana TNI Ali menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hidrografi Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.

KSAL melanjutkan operasi survei, di antaranya pemetaan bawah laut yang selama ini dikerjakan oleh Pushidrosal dibutuhkan untuk kepentingan sipil, misalnya untuk navigasi, pelayaran, dan pemasangan pipa bawah laut serta kabel bawah laut.

Pushidrosal secara berkala menggelar survei pemetaan bawah laut untuk memperbarui peta bawah laut Indonesia demi kepentingan pelayaran dan navigasi sipil dan militer.

"Harapannya nanti ada anggaran tambahan untuk Pushidrosal dalam rangka mendukung riset-riset dan survei yang terkait dengan keselamatan navigasi, yang semuanya ini untuk kepentingan sipil. Itu harapan kami," kata dia.

Baca juga: KSAL serahkan kendaraan ISR Mobile bantu operasional Korps Marinir
Baca juga: Luhut soroti pentingnya Pushidrosal, usul anggaran diperbesar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara yang sama memandang perlu memperkuat Pushidrosal dari segi anggaran dan peralatan karena tugas pokok dan fungsinya yang dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kemaritiman Indonesia.

Luhut menilai sumber daya maritim Indonesia sampai saat ini belum dikelola dan maksimal karena eksplorasi terhadap potensinya masih terbatas.

Eksplorasi itu, menurut Luhut, menjadi salah satu pekerjaan Pushidrosal sehingga lembaga itu butuh suntikan dana yang besar dan dukungan peralatan canggih sehingga potensi bawah laut Indonesia dapat segera terpetakan dengan lengkap.

"Dana-danaan si Pushidrosal harus di-double-kan. Kalau dengan cara sekarang, baru 19 persen yang dipetakan, diselidiki, ya 120 tahun lagi baru selesai. Nah, itu 'kan enggak mungkin. Kita harus cepat sebagai negara yang terus berkembang," kata Menko Marves RI.

Dalam paparannya saat Rakornas Hidrografi 2024, Luhut menyebut Indonesia baru memetakan 19 persen area bawah lautnya. Terkait dengan itu, Laksamana TNI Ali meluruskan 19 persen pemetaan bawah laut itu merujuk pada hasil pembaruan dan koreksi Pushidrosal atas peta bawah laut peninggalan Hindia Belanda.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pushidrosal rutin memperbarui peta bawah laut Indonesia menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih jika dibandingkan dengan teknologi pemetaan bawah laut pada masa Hindia Belanda.

Teknologi itu salah satunya alat deteksi bawah laut multi-beam echo sounder (MBES). Dari beberapa kapal yang saat ini memperkuat Pushidrosal, ada dua yang diketahui dilengkapi dengan MBES, yaitu KRI Rigel-933 dan KRI Spica-934.

Namun, kata dia, jumlah kapal itu masih terbatas jika dibandingkan dengan luas lautan Indonesia yang harus dipetakan bawah lautnya yang mencapai 6,4 juta kilometer persegi.

Oleh karena itu, Luhut berkeyakinan dukungan dana dan peralatan, khususnya kapal survei berkemampuan tinggi, untuk Pushidrosal pun mendesak.

"Saya pikir jangan terlalu lama, dalam kurun waktu 5–10 tahun ke depan," kata Luhut saat menjawab waktu realisasi wacana tambahan anggaran untuk Pushidrosal.