Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan pemetaan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah kepulauan tersebut dengan melakukan sinkronisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) lintas sektor.

“TKPK merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten, kecamatan dan kelurahan,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Seribu, Eric PZ Lumbun di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Implementasinya melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi diprediksi dapat menekan angka kemiskinan.

Selain itu, pembentukan TKPK bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah yang dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Baca juga: Pemkot Jakpus turunkan angka kemiskinan dengan perluas lapangan kerja
Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI tambah anggaran untuk kemiskinan Rp13,36 miliar

Kemudian meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dia berharap seluruh UKPD, tokoh agama, masyarakat dan dunia usaha bersama Tim TKPK bekerjasama melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan, dan secara periodik melakukan evaluasi dan perencanaan yang tepat sasaran.

"Pembentukan TKPK kabupaten untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan atau yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan pada perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah kepentingan lainnya," kata dia.

BPS Kepulauan Seribu mencatat angka kemiskinan di daerah setempat pada 2015 mencapai 2.700 orang atau sekitar 11,4 persen berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010-2015.