Pekanbaru (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau desak pemerintah segera mengeluarkan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) untuk memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari Provinsi Lampung hingga Aceh sepanjang 2.737,2 kilometer.

"Pembangunan Tol Trans Sumatera telah menjadi agenda nasional, yang katanya pada 2014 ini sudah mulai direalisasikan. Sementara perpresnya, sampai hari ini belum dikeluarkan," ujar Direktur Eksekutif Kadin Riau, Muhammad Herwan, di Pekanbaru, Kamis.

Seperti diketahui, pemerintah telah menunjuk PT Hutama Karya untuk membangun jalan tol Sumatera pada tahun 2012 dengan alasan sahamnya 100 persen dimiliki negara, dan diharapkan dengan beroperasinya jalan tol tersebut bisa membiayai sendiri perawatan jalan.

Pada tahun 2013, pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun di APBN perubahan. Namun, karena perpres belum dikeluarkan pemerintah, akhirnya dana tersebut masuk ke dalam sisa lebih pengguna anggaran.

Padahal, menurut Herwan, masalah perpres yang belum keluar perlu ditelusuri dan salah satunya apakah tim yang dibentuk di Riau masih berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan secara efektif, maka Pemerintah Pusat perlu melakukan peninjauan ulang.

Kadin Riau berharap tim percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera melibatkan semua unsur, sehingga kalau terjadi kendala lintas sektoral lebih cepat diselesaikan dengan mencarikan solusi dan tidak merugikan semua pihak.

"Masalah kendala di lapangan seperti sulit melakukan pembebasan lahan dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan agar segera teratasi. Tujuannya agar pembebasan lahan tidak menjadi hambatan dalam merealisasikan tol Sumatera," ujarnya.

Hal itu dilakukan, lanjutnya, untuk mecapai cita-cita bersama dan pemerintah telah menetapkan enam koridor pembangunan ekonomi di Indonesia yakni Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi serta Maluku.

"Jika perpres diterbitkan dengan cepat, maka pembangunan Jalan Tol Tans Sumatera bisa mulai dilakukan pada tahun ini dan pada tahun 2025 sudah selesai secara keseluruhan dengan menelan biaya sekitar Rp350 triliun," ucapnya.