Bogor (ANTARA News) - Kebun Binatang Surabaya (KBS) selama enam tahun terakhir tidak lagi masuk dalam daftar akreditasi sebagai lembaga penangkaran satwa wisata yang layak, demikian disampaikan Ketua Perkumpulan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI), Tony Sumampau di Bogor, Kamis.

"KBS sudah enam (6) tahun tidak mendapatkan akteditasi, sedangkan akreditasi kebun binatang tersebut harus dilakukan setahun satu kali," katanya.

Tony tidak banyak menyinggung alasan ataupun masalah yang menyebabkan KBS tidak terakreditasi secara berturut-turut selama enam tahun terakhir.

Saat menjawab pertanyaan wartawan di sela acara Konferensi Nasional Konservasi Macan Tutul di Taman Safari Indonesia (TSI) I Cisarua, Bogor, Tony hanya mencontohkan beberapa kebun binatang yang berstandar pengelolaan baik dan cukup baik.

Disebutkan, di Indonesia saat ini terdapat sedikitnya 26 kebun binatang yang setiap tahunnya dilakukan pembaruan akreditasi.

Klasifikasi penilaiannya, papar Tony, akreditasi A dengan nilai sangat baik, B untuk kategori baik dan C untuk kategori kurang baik.

Kebun binatang dengan akreditasi A (sangat baik) di Indonesia sendiri dikatakan hanya ada empat, yakni Taman Safari Indonesia (TSI) I Bogor, Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen, Taman Safari Indonesia (TSI) III Bali dan Taman Binatang Laut di Ancol Jakarta.

Sedangkan sisanya berada dalam kategori kebun binatang akriditasi baik (B) dan kurang baik (C) dan kebanyakan kebun binatang dikelola pemerintah daerah.

Beberapa unsur yang menjadi variabel penilaian suatu kebun binatang bisa dikatakan berakreditasi baik, di antaranya adalah perbandingan jumlah populasi dengan luasan area kebun binatang.

Selain itu, ketersediaan rumah sakit hewan, dokter hewan, dan rumah pakan hewan menjadi variabel penilaian yang tak kalah penting.

Terkait kelayakan kebun binatang, Tony Sumampau menegaskan bahwasannya akreditasi kebun binatang tersebut sangatlah perlu untuk menjaga kesejahteraan satwa di kebun binatang secara periodik.

Pengelolaan satwa KBS ditengarai memburuk sejak terjadi konflik berkepanjangan atas hak pengelolaan kebun satwa peninggalan pemerintah kolonial Belanda tersebut.