Makassar (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, meresmikan secara serentak15 Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk milik Pemkab Luwu, Sulsel, di Jakarta, Senin.

Peresmian MPP ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Walikota dari 15 daerah tersebut, termasuk di antaranya adalah Pj Bupati Luwu Muh. Saleh bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu, Muh Rudi.

Baca juga: Penjabat Bupati Gianyar tinjau operasional mal pelayanan publik

Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dalam rilis Pemkab Luwu diterima di Makassar, menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wali Kota yang telah hadir untuk melakukan penandatanganan peresmian Mal Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik Digital.

"Terima Kasih kepada Bupati dan Walikota yang hadir hari ini sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan publik yang berdampak sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Menpan RB.

Baca juga: BSKDN: Mal Pelayanan Publik Indonesia mudah dioperasikan di daerah

Dirinya juga menyampaikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menjadi birokrasi yang panjang dan tidak berdampak kepada masyarakat sebaiknya dipangkas.

Pengurusan Perizinan yang memakan waktu lama yang selama ini dilakukan secara luring, harus ditingkatkan menjadi pelayanan daring berbasis digital.

Menpan RB juga mengingatkan agar seluruh Bupati dan Wali Kota yang memiliki MPP untuk dapat melakukan survey kepada publik guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Baca juga: Bappenda Bogor sediakan empat layanan pajak daerah di MPP Cibinong

Sementara itu, Pj Bupati Luwu menyampaikan ucapan terima kasih atas diresmikannya Mal Pelayanan Publik milik Pemerintah Kabupaten Luwu oleh MenpanRB.

“Terima Kasih kepada Bapak MenpanRB. Kita berharap dengan hadirnya MPP terintegrasi di Kabupaten Luwu akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus perijinan,” kata Muh Saleh.

Baca juga: Tirta Kahuripan buka pelayanan di Mal Pelayanan Publik Cibinong

Ke-15 MPP yang diresmikan adalah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Bima, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Luwu.

Baca juga: Layanan kegawatdaruratan Denpasar tetap buka saat cuti bersama Lebaran
Baca juga: Menpan RB resmikan Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo
Baca juga: Pemkot Banjarbaru terapkan Mal Pelayanan Publik secara digital