Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizka Andalucia mengatakan bahwa pihaknya berupaya mengakselerasi riset kesehatan melalui berbagai inovasi pembiayaan, baik di ranah domestik maupun global.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan di Jakarta, Senin. Dia menyebutkan hal tersebut sebagai respons mengenai pertanyaan dewan soal sangat kecilnya biaya riset kesehatan dan pengembangan obat-obatan.

"Di dalam negeri, kami selain tentunya menggunakan anggaran yang dimiliki oleh BRIN untuk penelitian, termasuk juga penelitian kesehatan di bidang pengembangan obat-obatan dan alat kesehatan, kami juga bekerja sama dengan LPDP," katanya.

Dia menyebutkan hal tersebut karena karena Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga menyediakan biaya riset yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik maupun para periset.

Dirjen itu menambahkan, selain BRIN dan LPDP mereka juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset internasional seperti Bill Gates Foundation yang sering membiayai riset seperti untuk vaksin dan pengobatan penyakit tropis yang terabaikan.

"Bill Gates ini mempunyai namanya Gates MRI, Gates Medical Research Institute yang khusus membiayai pengembangan vaksin maupun obat-obatan yang ada di beberapa negara-negara, khusus secara spesifik seperti di Indonesia, kita juga terlibat dalam pengembangan vaksin rotavirus dengan Gates Foundation," katanya.

Selain itu, ujarnya, Indonesia dan Gates MRI mengembangkan vaksin TBC dan beberapa vaksin lainnya.

Rizka mengatakan, tak hanya dipublikasi sebagai jurnal seperti yang dipersyaratkan oleh LPDP, namun Kemenkes juga mendorong agar hasil riset-riset tersebut bisa dibuat sebagai produk.

Dalam kesempatan yang sama, dia menjelaskan bahwa terkait peta jalan peningkatan pemakaian bahan baku lokal, Kemenkes memulai dari bahan baku yang ada, yang tertinggi secara volume dan nilainya.

"Tapi tantangan sekali lagi yang kami sampaikan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana industri farmasi kita yang jumlahnya 200 lebih tadi, mau menggunakan bahan baku itu, bahan baku lokal," katanya.

Oleh karena itu, kata Rizka, salah satu langkah mereka adalah memetakan kebutuhan obat-obatan yang disediakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional. Mereka pun mendorong untuk pemenuhan TKDN bagi obat-obatan yang paling sering digunakan.

Baca juga: Kemenkes: Dana desa dapat digunakan untuk penguatan kader posyandu

Baca juga: Kemenkes sebut penanganan stunting tidak hanya dengan makanan tambahan