"Dan itu berjalan dengan baik ditangani oleh banyak stakeholder. Misalnya, untuk total hunian yang dibangun (di Sulawesi Tengah) itu ada 12.506 unit itu ditangani oleh BNPB yaitu 4.522 unit," kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Bencana, Kemenko PMK RI Sorni Paskah Daeli pada kegiatan diskusi di Jakarta, Senin.
Baca juga: Menko: Huntap warga terdampak likuefaksi Sulteng harus selesai 2024
Baca juga: Menko PMK serahkan kunci hunian tetap untuk warga terdampak gempa Palu
Kemudian, peran serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjamin sertifikasi lokasi pendirian bantuan hunian juga menjadikan masyarakat berkenan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.
"Kemarin masih ada sisa banyak untuk sertifikat (tanah) yang masih belum (tersertifikasi), dan itu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Tapi, ketika Pemda bisa menggaransi, Pemerintah Pusat menggaransi bahwa itu akan terbit, maka masyarakat menjadi tenang," ujarnya.
Tidak hanya hunian, Sorni juga mengatakan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah juga menjadi bagian dari program pemulihan setelah bencana ini.
"Kemarin, Pak Menko (Muhadjir Effendy) sudah hadir dan secara resmi menyatakan bahwa infrastruktur ini termasuk tiga SD sudah bisa menerima murid baru di tahun ajaran baru. Jadi, sudah bisa beroperasi, termasuk para tenaga pengajar sudah ditetapkan di situ oleh pemerintah kota," ucapnya.
Baca juga: Kemenko PMK: Destana tingkatkan kapasitas warga desa hadapi bencana
Baca juga: Presiden tegaskan segera relokasi warga di zona merah lahar dingin