Surabaya (ANTARA News) - Mayoritas warga Kota Surabaya menolak pemindahan Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari lokasi saat ini di Jalan Setail, demikian hasil jajak pendapat yang dilakukan "Sociology Centre" (SoC) dari Departemen Sosiologi Fisip Universitas Airlangga (Unair).

Kepala SoC Fisip Unair Novri Susan di Surabaya, Rabu, menjelaskan jajak pendapat tersebut melibatkan 250 orang dengan rentang usia 12-80 tahun yang dilakukan pada 22-25 Januari. Jajak pendapat dilakukan untuk mengetahui persepsi warga kota terhadap "keberadaan dan konflik pengelolaan KBS".

Didampingi koordinator penelitian Tuti Budirahayu, ia menjelaskan jajak pendapat itu dilakukan dengan cara menyebarkan angket/kuesioner kepada warga kota di lima wilayah, yakni Surabaya Timur, Utara, Barat, Selatan, dan Pusat, serta sejumlah pengunjung KBS.

Peserta jajak pendapat tersebut dimintai pandangan tentang dua isu penting, yakni persepsi terhadap KBS dan konflik pengelolaan KBS, jelasnya.

Hasilnya, 96,4 persen responden menilai KBS itu penting dan hanya 3,6 persen yang menilai tidak penting pada KBS yang sudah berusia hampir satu abad sejak berdiri dengan nama "Soerabaiasche Planten-en Dierentuin" pada 1916.

Keberadaan KBS sebagai simbol budaya yang membuat warga kota menolak KBS dihilangkan atau dipindahkan, apalagi dialihfungsikan untuk lokasi mal, plaza, ruko, kawasan industri, dan pusat bisnis lainnya sebagaimana rumor yang beredar, jelasnya.

"Kalau KBS dihilangkan ada 96,4 persen warga kota Surabaya yang menolak, kalau KBS dipindahkan ada 81,8 persen warga yang menolak, dan kalau KBS dialihfungsikan ada 93,2 persen warga yang menolak. Artinya, KBS sudah menjadi simbol budaya warga Surabaya," katanya.

Sementara itu, 78,4 persen warga kota menilai kematian satwa di KBS merupakan kejadian luar biasa, bahkan 73,6 persen percaya bahwa kematian satwa itu merupakan kesengajaan oknum KBS.

Selain itu, 86,4 persen warga Surabaya menilai konflik pengelolaan KBS yang terjadi disebabkan adanya agenda atau kepentingan pribadi dari pihak-pihak tertentu yang mementingkan keuntungan sendiri, karena itu 98 persen warga Surabaya menilai perlu ada evaluasi publik untuk penyelamatan KBS.

"Atas hasil jajak pendapat itu, kami merekomendasikan empat kebijakan yakni perlu mempertimbangkan KBS sebagai simbol budaya, dan perlu adanya informasi yang jelas terkait isu pengalihfungsian dan pemindahan KBS," katanya.

Selain itu, perlu ada investigasi secara transparan dan akuntabel tanpa buru-buru melontarkan opini bahwa tidak ada pelanggaran hukum, dan perlu evaluasi publik terkait kinerja kelembagaan KBS, demikian menurut Novri.