Bandung (ANTARA News) - Kementerian Sosial RI mendorong penanganan pascabencana mendapat prioritas yang sama seperti pada saat terjadi musibah itu.

"Seluruh stakeholder terkait dalam penanganan bencana diharapkan ikut fokus melakukan penanganan bencana di berbagai kawasan di Indonesia pada saat pascatanggap darurat. Jadi tak hanya pada saat puncak bencana," kata Sekjen Kemensos RI, Toto Utomo Budi Santoso pada seminar "Building Disaster Resilience: Strengthening the Collaboration among Asia Pasific Social Workers" di Bandung, Senin.

Toto menyebutkan, kadar penanganan bencana alam terkadang tidak berimbang antara pada masa kejadian bencana dengan pascamusibah. Padahal, menurut dia, penanganan pascabencana tak kalah penting karena menyangkut normalisasi kondisi di lapangan.

"Pada masa tanggap darurat ketika terjadi bencana, justru semua pihak turun bahkan LSM dan partai terjun ke lokasi bencana. Namun setelah bencana, mereka kembali ke daerah asal," katanya.

Namun setelah bencana, pihak itu kembali ke posko, dan penanganan diserahkan ke pemda masing-masing. Padahal pemda sendiri secara keuangan tidak mampu membangun setelah kejadian.

"Masalah justru awalnya ada pascabencana atau pascatanggap darurat. Di situ semua dapat dilihat bagaimana sebuah daerah kembali bisa dipulihkan," katanya.

Toto menyatakan, Kemensos bertanggung jawab ketika terjadi bencana di suatu daerah yakni memberikan jaminan hidup korban bencana hingga tiba bulan pascabencana. Bantuan itu berupa kebutuhan dasar sehari-hari.

"Kemensos mendekatkan gudang-gudang logistik di daerah, di kabupaten/kota. Bupati bisa alokasikan dan distribusikan 100 ton beras cadangan pemerintah tanpa harus menunggu persetujuan pusat," katanya.

Tanggung jawab Kemensos lainnya yakni membuat shelter atau hunian sementara, seperti tenda darurat dan tempat pengungsian. Yang utama adalah penanganan pascabencana, yakni masyarakat korban bencana harus tetap terjamin dan tetap optimis untuk bangkit.

Selain itu, Kemensos juga mengorganisasikan potensi lainnya untuk penanganan pascabencana, yakni relawan dan yang lainya.

"Para pengungsi yang kehilangan harta benda kebanyakan mengalami guncangan psikologis. Jadi mereka juga butuh pendampingan dari relawan, terutama itu tadi pada masa tanggap darurat dan pascabencana," kata Toto.

Pendataan korban bencana merupakan prioritas yang harus secepatnya dilakukan sehingga bisa memenuhi kebutuhan korban bencana. Pasalnya menurut dia akan terkait dengan pemenuhan kebutuhan logistik pangan maupun kebutuhan pokok lainnya.

"Korban bencana ini tidak hanya orang dewasa, tapi juga ada anak-anak, balita dan lansia. Pendataan mutlak dilakukan secepatnya sehingga semua tingkat kebutuhan korban bencana bisa segera terinventarisasi," katanya menambahkan.

(S033/T007)