Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, setahun menjelang Pemilu, ada peningkatan transaksi mencurigakan oleh partai politik.


"Kami masih mengkaji. Yang jelas tren transaksi mencurigakan meningkat satu tahun sebelum tahun Pemilu 2014. Rata-rata 20-25 persen," kata Muhammad Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta. Senin.




Dia tidak ingin berbicara detail karena mesti dikaji terlebih dahulu.




"Kami takut kalau nanti bocor, tidak bisa kami tindak lanjuti. Yang jelas kemudian kita lihat transaksi meningkat, tidak nampak dari pengurus parpol. Tetapi kan pada momennya menjelang pemilu, nampak ada relasi," katanya.




Ia menyebutkan indikator peningkatan transaksi mencurigakan ini juga terjadi karena pelaksanaan Pilkada.




"Misal suatu tempat mau pilkada, pengusaha X ini sering kali transaksi padahal bisnis tidak mendukung ke arah itu. Ternyata punya korelasi dengan salah satu calon," ungkap Yusuf.




Untuk mengantisipasi meningkatnya transaksi mencurigakan, maka PPATK dan Komisi Pemilihan Umum akan secepatnya menandatangani MoU.




"Sampai sekarang belum diteken. Saya berharap itu segera diteken, supaya Pemilu kita bisa lebih baik, memperoleh kader berkualitas agar pemilu berintegritas dan tidak didukung oleh pengusaha gelap," kata Yusuf.