Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan terdapat lima poin pada visi Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji yang harus dioptimalkan untuk mengakselerasi berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan di Kota Pahlawan.

"Kalau bicara mengenai visinya adalah 'Gotong Royong Membangun Surabaya Menjadi Kota Kelas Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan', itu sangat luar biasa," kata Reni di Surabaya, Kamis.

Reni mengatakan jika visi tersebut diterjemahkan maka mencakup lima komponen, yakni perekonomian, sumber daya manusia, tata ruang, pelayanan, dan keamanan serta ketertiban.

Pada sektor perekonomian, Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji mampu membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengembangkan usahanya, salah satu dengan memberikan kemudahan pengurusan perizinan.

Namun, hal itu masih harus ditunjang dengan optimalisasi pada pola pemberdayaan UMKM.

"Kalau sekarang memang sudah dimudahkan tentang IMB, tetapi apakah pemberdayaannya sudah benar?" ucapnya.

Baca juga: DPRD Surabaya minta PKL dan UMKM di sekitar Kota Lama diprioritaskan

Ketepatan pemberdayaan menjadi tanggung jawab besar pemkot sebab hal itu menyangkut masa depan sektor ekonomi kerakyatan tersebut.

"Supaya bisa menjadikan UMKM di Surabaya naik kelas," ujarnya.

Kemudian, komponen kedua, yakni menyangkut pada terbentuknya sumber daya manusia unggulan sebagai motor pelaksana pembangunan berkelanjutan.

Guna merealisasikan hal itu, ujar Reni, Pemkot Surabaya tidak boleh berhenti memperluas kerja sama akses beasiswa pendidikan. Cakupannya bukan sebatas universitas lokal, tetapi juga luar negeri.

"Mahasiswa yang dikirim ke luar negeri bisa mendapatkan tantangan dan pengalaman baru agar ketika kembali bisa membangun Surabaya," ujarnya.

Baca juga: DPRD Surabaya sarankan pemkot kerja sama tekan harga bawang merah

Pada komponen ketiga visi "Gotong Royong Membangun Surabaya Menjadi Kota Kelas Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan" menyangkut pada sistem perencanaan tata ruang yang tidak boleh mengabaikan isu perubahan iklim.

"Tata ruang berbicara terkait suhu udara, intinya jangan sampai melebihi batas," ucapnya.

Kemudian keempat adalah rutin merancang inovasi pada bidang birokrasi agar pelayanan publik bergerak cepat dan kebutuhan masyarakat terakomodasi.

"Kelima itu soal keamanan kriminalitas, jangan sampai banyak kasus kriminalitas terjadi. Masyarakat bisa merasakan kenyamanan dan keamanan di Kota Surabaya," katanya.

Reni berharap lima komponen itu bisa dijalankan secara maksimal oleh jajaran Pemkot Surabaya demi akselerasi pembangunan berkelanjutan yang harus dipertanggungjawabkan.

"Masyarakat bisa bertanya untuk memastikan apakah visi kemarin yang sudah menjadi dokumen RPJMD dan janji-janji pada kampanye lalu terlaksana atau belum," ucap Reni.

Baca juga: DPRD Surabaya: Perempuan wajib berkontribusi dalam pembangunan
Baca juga: DPRD Surabaya: RPJPD harus menakar munculnya berbagai "megatren"