Ombudsman usulkan bantuan pangan dilanjutkan tiap bulan
19 Juni 2024 16:01 WIB
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai meninjau gudang Perum Bulog di Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Rabu (19/6/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Bantul, Yogyakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut pihaknya mengusulkan kepada pemerintah agar pemberian bantuan pangan dapat dilanjutkan setiap bulan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Ombudsman sedang merancang sebuah saran kepada pemerintah sebelum akhir Juni, Ombudsman akan menyampaikan perlunya program bantuan pangan ini tetap dilaksanakan," ujar Yeka usai meninjau penyaluran bantuan pangan di Kantor Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Rabu.
Yeka menyampaikan bantuan pangan yang sudah berjalan sejak tahun lalu, sangat dinanti oleh keluarga penerima manfaat (KPM), meski pemerintah sudah menetapkan bahwa bantuan ini akan dilanjutkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
Lebih lanjut, Yeka menyebut bantuan pangan memiliki potensi untuk mengendalikan pasokan serta inflasi dan terlebih musim panen raya akan segera berakhir.
Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, lanjut Yeka, secara otomatis pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.
"Oleh karena itu, Ombudsman segera akan memberikan catatan masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan agar program bantuan pangan ini tetap dilakukan dan disalurkan setiap bulan," katanya.
Selain itu, pemberian bantuan pangan juga berguna untuk mencegah pelaku usaha memainkan harga di pasar pada bulan-bulan kosong pembagian beras.
"Kalau kebijakan itu terus di-maintain, ada setiap bulan ya, maka pasar akan membaca sebagai sinyal untuk tidak memainkan harga," ucap Yeka.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
"Bantuan pangan (beras 10 kg) ini diputus dalam rapat internal bersama Pak Presiden, (dilanjutkan) bulan delapan, 10 dan 12. (Anggarannya) sekitar Rp9 triliun," kata Arief di sela menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Arief menjelaskan bahwa keputusan kelanjutan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk tahap tiga sudah ditetapkan Presiden Jokowi yang akan berlanjut pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
"Tahun lalu kan juga nggak full 12 bulan, tahun ini (dilanjutkan tahap tiga untuk bulan) 8, 10, dan 12 karena Pak Presiden kan selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan melihat postur APBN juga," ucap Arief.
Dia menuturkan bahwa bantuan pangan beras tersebut juga tidak penuh sebanyak 12 bulan, lantaran menyesuaikan dengan APBN.
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bantuan pangan di Bantul telah sesuai mekanisme
Baca juga: Bulog sebut penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua capai 24 persen
Baca juga: Rp9 triliun disiapkan untuk bansos beras 10 kg lanjutan
"Ombudsman sedang merancang sebuah saran kepada pemerintah sebelum akhir Juni, Ombudsman akan menyampaikan perlunya program bantuan pangan ini tetap dilaksanakan," ujar Yeka usai meninjau penyaluran bantuan pangan di Kantor Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Rabu.
Yeka menyampaikan bantuan pangan yang sudah berjalan sejak tahun lalu, sangat dinanti oleh keluarga penerima manfaat (KPM), meski pemerintah sudah menetapkan bahwa bantuan ini akan dilanjutkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
Lebih lanjut, Yeka menyebut bantuan pangan memiliki potensi untuk mengendalikan pasokan serta inflasi dan terlebih musim panen raya akan segera berakhir.
Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, lanjut Yeka, secara otomatis pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.
"Oleh karena itu, Ombudsman segera akan memberikan catatan masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan agar program bantuan pangan ini tetap dilakukan dan disalurkan setiap bulan," katanya.
Selain itu, pemberian bantuan pangan juga berguna untuk mencegah pelaku usaha memainkan harga di pasar pada bulan-bulan kosong pembagian beras.
"Kalau kebijakan itu terus di-maintain, ada setiap bulan ya, maka pasar akan membaca sebagai sinyal untuk tidak memainkan harga," ucap Yeka.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
"Bantuan pangan (beras 10 kg) ini diputus dalam rapat internal bersama Pak Presiden, (dilanjutkan) bulan delapan, 10 dan 12. (Anggarannya) sekitar Rp9 triliun," kata Arief di sela menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Arief menjelaskan bahwa keputusan kelanjutan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk tahap tiga sudah ditetapkan Presiden Jokowi yang akan berlanjut pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
"Tahun lalu kan juga nggak full 12 bulan, tahun ini (dilanjutkan tahap tiga untuk bulan) 8, 10, dan 12 karena Pak Presiden kan selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan melihat postur APBN juga," ucap Arief.
Dia menuturkan bahwa bantuan pangan beras tersebut juga tidak penuh sebanyak 12 bulan, lantaran menyesuaikan dengan APBN.
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bantuan pangan di Bantul telah sesuai mekanisme
Baca juga: Bulog sebut penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua capai 24 persen
Baca juga: Rp9 triliun disiapkan untuk bansos beras 10 kg lanjutan
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
Tags: