Jakarta (ANTARA News) - Lambannya penyelesaian masalah banjir di Jakarta dianggap menjadi refleksi tidak efektifnya lelang jabatan di kalangan Pemprov DKI, kata pengamat politik.

"Lelang jabatan tidak akan menyelesaikan masalah karena kultur kerjanya masih sama saja. Kalau kita datang ke kecamatan dan kelurahan tetap sama saja, baik sebelum atau sesudah adanya lelang jabatan Pemprov DKI . Contohnya kalau kita datang ke kecamatan seperti datang ke rimba meski telah dilakukan lelang jabatan," ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menjawab pers di Jakarta, Jumat .

Bukan hanya sekadar mengkritik, Zuhro menelisik argumen tersebut dari kinerja penanganan pengungsi di wilayah banjir yang dilakukan oleh para camat dan lurah hasil seleksi lelang jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Joko Widodo pada awal menjabat.

Terlambatnya penanganan pengungsi menyebabkan banyak anak-anak yang terpaksa menjadi pengemis seperti yang terjadi di lokasi banjir Pancoran, Jakarta Selatan.

Seharusnya, kata Zuhro, sejak awal menjabat pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyanggah di sekitar Jakarta untuk mengantisipasi meluasnya area banjir.

"Bukan blusukan dan menunggu bencana terjadi seperti sekarang. Koordinasi antar kepala daerah dimungkinkan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah tempat mereka menjabat dan sudah diatur dalam Undang-Undang,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan salah satu kendala penanganan banjir kali ini, yaitu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 yang masih belum disahkan hingga Minggu (19/1).

"Seperti kita ketahui, sampai dengan saat ini, APBD masih belum juga disahkan. Ini tentu jadi kendala bagi kami dalam melakukan langkah-langkah antisipasi banjir," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Wiriyatmoko.

Menurut Wiriyatmoko, sampai dengan saat ini, pihaknya masih mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengantisipasi banjir di wilayah ibu kota.

Selain itu, sambung dia, untuk bantuan kebutuhan bayi dan balita, seperti susu, bubur bayi serta biskuit pengganti ASI, maka pihaknya memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan.(*)