Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan tagline atau slogan haji ramah untuk lanjut usia atau lansia belum maksimal dalam pelaksanaan di lapangan.

"Ramah lansia jangan hanya jadi kampanye, tetapi harus benar-benar diterapkan," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Muhaimin yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jamaah haji Indonesia di Mina.

Dalam kunjungannya, Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya mengenai kondisi tenda dan fasilitas yang dinilai masih belum memadai, terutama dalam hal tagline "Haji Ramah Lansia".

"Saya menemukan fakta bahwa fasilitas ramah lansia untuk toilet dan MCK (mandi, cuci, kakus) masih belum memadai. Memang ada kamar mandi untuk difabel, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jamaah lansia dan difabel," katanya menegaskan.

Baca juga: Wakil Ketua DPR prihatin dengan kondisi tenda jamaah haji Indonesia

Menurut dia, rasio kamar mandi harus dihitung ulang berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi. Bahkan, paling penting, keran-keran wudhu tersendiri juga harus disediakan.

"Setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," katanya.

Muhaimin juga menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji. Perbaikan total harus dilakukan sehingga kondisi yang memprihatinkan itu tidak terulang lagi.

"Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," ujarnya.

Muhaimin berharap pemerintahan baru benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.

Dalam sidak itu, Muhaimin berharap temuan-temuan Timwas Haji DPR ini dapat segera ditindaklanjuti pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jamaah haji Indonesia pada masa mendatang.

Baca juga: Timwas Haji DPR Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Penambahan Kuota Haji Khusus
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pelaksanaan haji 2024 lebih baik dibanding sebelumnya
Baca juga: Timwas Haji DPR terima laporan masalah penyelenggaraan haji 2024