Kabanjahe, Tanah Karo (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan memutuskan penanganan komprehensif erupsi Gunung Sinabung bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar.

"Kalau saya katakan kebijakan pemerintah bukan baru tindakan yang dilakukan, yang membedakan dengan bencana tempat lain, di sini, perlunya dilakukan relokasi untuk penduduk yang menempati tempat yang berbahaya, perlu diberikan bantuan pada petani yang pertanian dan perkebunannya mengalami kerusakan, serta yang lain bantuan dan pelayanan di tempat penampungan," kata Presiden saat membuka rapat terbatas di lokasi pengungsian Paroki Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Kamis (23/1) malam.

Kepala Negara mengatakan setelah keputusan diambil, maka masing-masing pemerintah baik pusat, provinsi hingga kabupaten jelas tugas dan tanggungjawab yang ditanganinya.

"Setelah keputusan diambil kerangka waktu disusun sekaligus ada kendali atas kebijakan komprehensif," kata Presiden.

Ia menambahkan, "untuk mempermudah pembahasan nanti saya mulai pelaksanaan pengelolaan saudara kita yang masih ada di penampungan, sebutlah tiga bulan mendatang, bila lebih cepat erupsi selesai, tapi untuk planning baik kita persiapkan 3 bulan, BNPB dan Pemda berada di depan memastikan semua yang ada di penampungan dapatkan layanan yang baik termasuk kesehatan dan pendidikan," katanya.

Berikutnya yang ditangani, kata Presiden, adalah masalah pertanian yang rusak akibat erupsi Sinabung dan bagaimana masyarakat dapat kembali bekerja mengolah lahannya.

"Yang terakhir adalah relokasi, kewajiban bupati dan gubernur untuk pastikan mereka siap lakukan relokasi, (dalam rapat) di Jakarta kita pikirkan tempat yang tepat untuk settlemen baru, kita tetapkan anggaran dan timeline-nya," kata Presiden.

Ia menambahkan,"kalau kita lakukan itu policy jelas, anggaran jelas dan siapa yang lakukan jelas, insya allah efektif."

Hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menkes, Wamendikbud, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Tanah Karo, Kepala BNPB, Wamen Pekerjaan Umum dan sejumlah pejabat lainnya.