Juba (ANTARA News) - Pemerintah Sudan Selatan menuduh tentara gerilyawan telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan membantai 127 pasien rumah sakit di kota Bor pada bulan lalu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan dalam satu bulan terakhir, lebih dari ribuan orang telah terbunuh dalam bentrokan antara militer loyalis Presiden Salva Kiir dengan gerilyawan pendukung Riek Machar.

Riek Machar adalah mantan wakil presiden yang diberhentikan pada Juli tahun lalu.

Pemerintah menyatakan bahwa pembantaian oleh gerilyawan itu terjadi pada 19 Desember 2013 saat komandan tentara di Bor, Peter Gadet, bersumpah setia kepada Machar.

Bor, yang merupakan salah satu titik panas pertempuran antara kedua pihak, sebelumnya dikuasai oleh gerilyawan dan baru pada bulan lalu kembali direbut pemerintah dengan bantuan tentara Uganda.

"Mereka mendatangi rumah sakit dan dengan begitu saja membantai 127 pasien," kata juru bicara kepresidenan Ateny Wek Ateny.

Kubu gerilyawan membantah tuduhan tersebut dan justru berbalik menuduh pemerintah telah melakukan pembantaian massal di ibu kota Sudan Selatan, Juba.

"Tuduhan tersebut adalah kebohongan besar. Kami tidak membunuh kalangan sipil dan justru sebaliknya pemerintahlah yang telah membantai warga sendiri di Juba," kata juru bicara kelompok oposisi Lul Ruai Koang kepada Reuters.

Beberapa pejabat dari misi kemanusiaan PBB di negara tersebut sampai saat ini belum berkomentar.

Dimulai hanya dari perselisihan politik, bentrokan di Sudan Selatan kemudian meluas menjadi kekerasan etnis antara suku Dinka dari kubu presiden Kiir dengan Nuer (Machar).

Kiir dan Machar sama-sama menolak menandatangani gencatan senjata di Ethiopia terkait persoalan nasib 11 tahanan pemerintah dan keterlibatan tentara asing.

Gerilyawan bersikeras tahanan-tahanan tersebut harus dilepaskan sebelum kesepakatan ditandatangani sementara kubu pemerintah berkomitmen hanya akan melepaskan mereka setelah menjalani proses hukum.

Pertemuan puncak antara kepala negara kelompok Inter-Governmental Authority on Development (IGAD), yang menginisiasi perundingan gerilyawan dan pemerintah Sudan Selatan, ditunda pada Kamis.

Kantor kepresidenan Sudan Selatan menyatakan bahwa pertemuan IGAD yang akan membahas soal bentrokan di negara tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pertemuan puncak Uni Afrika di Addis Ababa pada Januari, demikian laporan Reuters.

(G005)