Sydney (ANTARA News) - Pemerintah Australia pada Rabu membantah pernyataan sekelompok pencari suaka yang mengaku telah dipukuli dan menderita luka bakar saat dikembalikan ke Indonesia oleh Angkatan Laut Australia.

Perusahaan Penyiaran Australia (The Australian Broadcasting Corporation/ABC) pada Selasa (21/1) menayangkan video tentang para pencari suaka yang sedang mendapatkan pengobatan karena luka bakar.

Para pencari suaka tersebut mengatakan mereka menderita luka bakar karena personel Angkatan Laut Australia memaksa mereka memegang pipa panas pada mesin perahu ketika perahu kembali ke perairan Indonesia.

Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison mengecam media karena memberitakan sesuatu yang dia sebut sebagai "tuduhan tidak berdasar" dan mengatakan dia tidak akan melakukan investigasi atas insiden tersebut karena telah mendapat penjelasan dari para personel Angkatan Laut.

"Pemerintah Australia tidak akan mempercayai orang-orang yang telah menyulitkan Angkatan Laut Australia," katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.

"Saya sudah mendapat kepastian dari Angkatan Laut bahwa mereka sudah menjalankan tugas sesuai kode etik, dan saya mempercayai penjelasan itu karena saya juga percaya pada para personel Angkatan Laut," katanya.

Sementara Kepolisian Indonesia menegaskan sekelompok pencari suaka memerlukan pengobatan untuk luka bakar parah di tangan mereka setelah dijemput di perairan Indonesia pada 6 Januari.

"Saya menerima laporan dari polisi di Kupang bahwa para pencari suaka itu mendapat luka bakar di tangan mereka karena mereka dipaksa untuk berpegangan pada mesin perahu," kata juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Agus Barnas.

"Para pencari suaka itu mengatakan mereka dipaksa oleh orang Australia. Kami mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut," ujarnya.

Pemerintahan Perdana Menteri Australia Tony Abbott berhasil memegang tampuk kekuasaan antara lain karena kampanye besarnya untuk menentang masuknya pencari suaka ke Australia dan Abbot bersikeras tidak akan mengubah kebijakan itu meskipun ada tekanan dari publik.

Kebijakan tersebut juga meliputi upaya mempertahankan pusat-pusat penahanan lepas pantai di Papua Nugini dan Nauru, yang merupakan tempat bagi ribuan pencari suaka.

(Uu.Y012)