Jakarta (ANTARA) - Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan total dana hingga Rp6 triliun untuk tahap persiapan dan implementasi Sensus Ekonomi 2026 hingga menyelesaikan pengolahan data lanjutan.

“Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total,” kata Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa program tersebut pula yang membuat pihaknya mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025, di luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun, kepada Komisi XI DPR RI.

Menurut dia, karena Sensus Ekonomi 10 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada 2026 maka pihaknya perlu melakukan berbagai persiapan sejak 2025, mengingat metode yang digunakan dalam pengambilan data bukan sampling, melainkan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha secara nasional.

“Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun,” ujar Amalia.

Terkait lamanya waktu yang dibutuhkan, ia menuturkan bahwa keberadaan teknologi dan digitalisasi tidak serta merta mengurangi durasi pelaksanaan sensus tersebut karena paper-based survey masih diperlukan bagi responden tertentu.

Pihaknya pun mengimplementasikan hybrid survey dengan juga menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI) dalam proses sensus tersebut.

“Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya untuk melakukan survei kepada responden-responden yang sudah terpilih,” ujarnya.

Selain persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026, Amalia mengatakan bahwa tingginya biaya yang dibutuhkan pihaknya tahun depan juga dikarenakan berbagai survei spesifik yang telah terjadwal untuk dilaksanakan pada 2025.

Ia menyampaikan bahwa berbagai survei tersebut termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), serta Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI).

“Ini kira-kira untuk program inisiatif baru BPS untuk 2025 yang tidak pernah kita lakukan pada setiap tahunnya. Jadi ini memang betul-betul spesifik yang harus kami lakukan di 2025,” imbuhnya.

Baca juga: BPS ajukan pagu indikatif untuk tahun depan senilai Rp4,609 triliun
Baca juga: Pemerintah fokus perbaiki vokasi guna ikuti perkembangan teknologi